DPR Terima Surat Presiden soal RUU TPKS, Siap Bahas di Masa Reses

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) dan daftar inventarisir masalah (DIM) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dari pemerintah.

Willy berujar dua dokumen itu telah diterima Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR pada Jumat (11/2) dan saat ini masih di tangan pimpinan sebelum dibahas di Baleg DPR.

Lihat Juga : Polisi-Jaksa Hanya Selesaikan 5% dari Ribuan Kasus Kekerasan Seksual

"Iya [sudah masuk] dari hari Jumat (11/2), tapi masih di pimpinan ([DPR]. Nanti dirapimkan dulu untuk didisposisi. Kita dalam posisi mendisposisikan itu," kata Willy kepada CNNIndonesia.com, saat dikonfirmasi Rabu (16/2).

Surpres RUU TPKS itu bernomor 5.05/Pres/02/2022 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Supres yang dilengkapi dengan DIM itu ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Willy, DIM dari pemerintah tersebut rencananya akan dibahas selama masa reses anggota dewan yang akan berlangsung selama sebulan mulai Jumat (18/2). Ia berkata pembahasan DIM selama masa reses telah mendapat izin dari pimpinan DPR.

Politikus partai Nasdem itu menyebut, pembahasan RUU TPKS selama masa reses dilakukan karena desakan publik yang kian meluas seiring rentetan kasus kekerasan seksual beberapa waktu terakhir. Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan pembahasan bisa rampung.

Lihat Juga : Saat Siniar Jadi Senjata Perempuan Buat Melawan Kekerasan Seksual

"Kalau kemarin dalam rapat Bamus sih yang dipimpin Pak Sufmi Dasco waktu itu sudah mendapat izin itu akan diserahkan ke Badan Legislasi, dan mendapat izin bersidang di masa reses," katanya.

"Sesegera mungkin [selesai]," tambah Willy.

Willy sebelumnya menargetkan agar RUU TPKS dapat rampung pembahasan dalam dua kali masa sidang DPR. Dengan target itu, RUU TPKS diprediksi akan selesai akhir masa sidang 2022.