ACWG Ungkap Sebab Skor IPK RI 38: Korupsi Politik dan Penegak Hukum

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di angka 38 atau urutan ke-96 dari 180 negara dinilai disumbang terutama oleh korupsi politik dan penegak hukum. Para pemimpin pun diminta memberi contoh.

"Contoh Indonesia, dengan skor 38, kita itu beban beratnya ada di dua beban utama. Satu political corruption, dua korupsi di lembaga penegak hukum. Ini yang menjadi pekerjaan rumah," kata Dadang Trisasongko, Chair Anti-Corruption Working Group (ACWG) Civil-20 (C-20) Indonesia, dalam diskusi bertajuk 'Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia', Jumat (18/2).

ACWG merupakan instrumen yang dibentuk oleh negara-negara anggota G20 pada G20 Toronto Summit, Juni 2010, dengan tujuan mempromosikan nilai-nilai anti-korupsi. 

Karenanya Dadang berharap para pemimpin G20 secara politik berkomitmen memberantas korupsi.

"Pada akhirnya sangat penting komitmen politik para pemimpin politik G20. Para pemimpin harus memberi contoh, salah satunya dengan memastikan korupsi di lembaga hukum bisa dibersihkan," ucap Dadang.

Mochamad Hadiyana, Deputi Informasi dan Data KPK, yang juga menjadi narasumber diskusi tersebut, menyebut sistem politik jadi salah satu isu utama lantaran punya dampak besar.

"Salah satu tantangan yang diusung dalam Presidensi G20, isu sistem politik dalam G20. Kita tidak hanya bicara pengelolaan partai politik, tetapi juga pemilu. Isu ini perlu dibicarakan dalam G20," kata Hadiyana.

Sementara, Mohammad Novian, Direktur Analisis dan Pemeriksaan I Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), menyebut korupsi sepanjang 2021 paling banyak disumbang dari kasus pencucian uang.

Masalahnya, berdasarkan tipologi yang didapat PPATK pada 2021, yang melakukan korupsi pencucian uang adalah pejabat negara. Dalam perkembangannya, pencucian uang itu dengan menggunakan mata uang digital atau digital currency dan judi.

"Untuk tindak pidana korupsi di dalam, tetapi dicuci di luar, korupsi memiliki nilai tertinggi. Dari tipologi yang ada, PPATK lihat hasil pencucian uang pada 2020-2021 adalah penyelenggara negara," katanya.

"Pencucian uang ini melalui digital currency dan kasino. Ini data kami dapat dari Australia dan Indonesia. Juga ada kasus pencucian uang dengan menggunakan valuta asing," ucap Novian.