Kepuasan Semu Terhadap Kinerja Jokowi
Hasil survei sejumlah lembaga belakangan ini mencatat peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun apa yang ditemukan oleh survei, dianggap belum mencerminkan realitas sebenarnya atas kinerja pemerintah.
Litbang Kompas dalam survei yang dirilis kemarin mencatat kepuasan terhadap Jokowi-Ma'ruf mencapai 73,9 persen pada akhir Januari 2022. Angka kepuasan publik itu meningkat tajam dari survei serupa pada Oktober 2021 yang tercatat hanya sebesar 66,4 persen.
Peningkatan kepuasan publik pada survei terbaru Litbang Kompas disumbang oleh empat sektor yakni politik serta keamanan, penegakan hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat kenaikan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menjadi 71 persen. Survei ini diselenggarakan 15 Januari-17 Februari 2022.
"Di bulan 15 Januari sampai 17 Februari mereka yang puas dan sangat puas dengan kinerja presiden Jokowi ada 20 persen, sedangkan 51 persen cukup puas. Kalau digabung sekitar 70 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi secara virtual, Minggu (20/2).
Tangkapan survei sejumlah lembaga pun dipertanyakan. Sebab, ada banyak kasus yang justru menunjukkan kelemahan Jokowi dalam mengelola pemerintahan.
"Jangan sampai narasumber yang diambil sejatinya tidak memiliki pengetahuan yang baik untuk memberikan penilaian, namun tetap diambil pendapatnya. Jika ini yang dilakukan sudah pasti hasil opininya akan bias dan tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," kata peneliti sekaligus pengacara publik LBH Masyarakat, Ma'ruf Bajammal, Selasa (22/2).
Ma'ruf menyoroti penegakan hukum belakangan ini. Dalam beberapa kasus pemerintah dan DPR mengeluarkan produk legislasi yang diprotes masyarakat bahkan dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia mencontohkan putusan MK yang mengoreksi Omnibus Law Cipta Kerja yang diinisiasi Presiden Jokowi.
"Padahal pembuatan undang-undang itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan telah ada aturannya, namun bukannya ditegakkan hukumnya tapi Presiden bersama-sama DPR malah membangkang aturan yang mereka buat sendiri," kata Ma'ruf.
Ma'ruf juga membeberkan temuan lapangan LBH Masyarakat pada 2021 tentang penyiksaan yang dialami 22 dari 150 peserta penyuluhan hukum di rumah tahanan di Jakarta. Para korban mengalami penyiksaan ketika diproses di kepolisian.
Baginya, realitas itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan mengedepankan prinsip peradilan masih jauh dari harapan.
Berkaca pada hal tersebut, Ia menilai sangat berbahaya untuk mempercayai hasil survei yang seolah-olah menggambarkan bahwa penegakan hukum di era Presiden Jokowi sudah baik.
"Karena bagi saya yang terjadi justru sebaliknya, kemunduran. Membuat perundang-undangan saja, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rezim ini sangat sembrono apalagi hal-hal lain," kata dia.
Bidang keamanan yang turut mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi pun tak kalah bermasalah. Salah satunya, Jokowi, menurut pengamat militer dari Imparsial, Hussein Ahmad, gagal memberikan rasa aman di tanah Papua.
Berlanjut ke halaman berikutnya...