Sumur Resapan Anies, Jurus Pengendali Banjir dan Tudingan Pemborosan

Gubernur DKI Anies Baswedan sempat menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan di DKI. Namun sampai saat ini baru 25.247 sumur resapan buis beton yang terbangun. 

Fatchy mengaku pernah menyarankan agar pembuatan sumur resapan itu diawali dengan proyek percontohan atau pilot project di satu wilayah tertentu. Tujuannya, penanganan banjir lebih maksimal dan tingkat efektivitas dapat terukur.

Namun, DKI tak melakukan itu. Fatchy menyebut, usulan itu terganjal oleh tabiat setiap kota yang menganggap sumur resapan hanya 'proyek' belaka.

"Belum ada [pilot project]. Itu yang kita sarankan untuk DAS (daerah aliran sungai) Mampang. Kalau ada 50 ribu [sumur resapan] aja. Kita udah itung berapa ribu, kita bilang coba fokus ke sini," ucapnya.

"Tapi enggak. Jaksel minta, Jakbar minta, Jaktim minta, ini minta. Project. Karena mereka bukan [soal] penting atau enggak, tapi project-nya. Susah, pikirannya proyek," cetus dia.

Hambatan pelaksanaan program sumur resapan, lanjut Fatchy, adalah politisasi. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pernah menyebut manfaat sumur resapan tak sebanding dengan anggarannya.

"Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar. Sangat tak bermanfaat," kata dia, di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra juga menilai upaya penanganan banjir Anies di DKI jalan di tempat. Padahal, anggaran yang dikeluarkan tak sedikit.

Lihat Juga : Analisa Ahli Banjir di Jakarta dan Konvektif Skala Meso 800 Km di Jawa

Berbagai kritik yang ada itu pun berujung pada penghapusan anggaran pembuatan sumur resapan untuk 2022. Keputusan tersebut diumumkan oleh DPRD DKI Jakarta pada awal bulan Desember 2021. Salah satu alasannya, anggaran dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP)."Yang terbaru di 2021 kemarin, terkait kebijakan sumur resapan yang menelan angka hingga ratusan miliar. Selain pengerjaannya yang berantakan, pemilihan lokasinya juga tidak jelas dan seperti main-main," ucapnya.

Terkait faktor ini, Fatchy menyatakan penilaian sumur resapan tak efektif tidak bisa diterima. Pasalnya, efektivitas baru bisa diukur saat pembangunan sumur resapan minimal sudah mencapai 50 persen dari target.

"Mereka juga campur adukan sama politik. Untuk sumur resapan kita khawatir karena kekuatan politis lebih kuat. Tahun depan kita setop. Udah enggak ada duitnya," ucap dia.

Infografis Banjir Jakarta. (Foto: Astari Kusumawardhani)

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dudi Gardesi menilai manfaat sumur resapan untuk banjir tidak bisa dirasakan dengan instan.

Apalagi, ia meyakini bahwa manfaat sumur resapan tidak hanya untuk banjir, melainkan konservasi air. Manfaat lebih lanjutnya bisa menahan penurunan muka tanah.

"Terkait penanganan banjir itu, kita buat sumur resapan. Tapi tidak langsung otomatis bahwa itu akan menjadi direct, langsung bisa rasakan manfaat terkait dengan genangan di sekitar," kata Dudi Kepada CNNIndonesia.com, belum lama ini.

"Kalau sumur resapan jangan ngomong hanya banjir, jangan dilihat satu sisi saja gitu. Jadi saya bilang tadi, upaya untuk mengurangi penurunan tanah tidak hanya membuat tanggul, tapi kita ngomong air bersih juga," tandas dia.