Warga Nilai Nihil Empati di Kali Mampang, DKI Klaim Hakim Tak Cermat

CNN Indonesia
Kamis, 10 Mar 2022 05:06 WIB
Warga menilai Pemprov DKI tak serius mengeruk Kali Mampang dan mencegah banjir lantaran mengajukan banding atas putusan PTUN. Pengerukan di Kali Mampang pasca-putusan PTUN yang memenangkan warga. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir menilai banding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal Kali Mampang menandakan ketiadaan empati terhadap korban banjir.

"Kami menyayangkan upaya banding Gubernur DKI Jakarta yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius. Pak Anies tak berempati pada warga-warganya yang trauma menjadi korban banjir DKI Jakarta," kata salah satu Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir yang juga kuasa hukum penggugat, Francine Widjojo dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3).

Ia mengatakan gugatan warga itu dilayangkan karena Anies dinilai tidak melaksanakan kewajibannya mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2030, khususnya pada Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang.

Akibatnya, para penggugat didera banjir terbesar dan terparah pada 9-21 Februari 2021, dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 2 meter.

"Pak Anies seolah lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI Jakarta yang tidak perlu diingatkan, apalagi digugat oleh warganya dengan menempuh prosedur panjang," ucapnya.

"Kini warga diseret lebih dalam lagi ke dalam proses pengadilan, padahal fakta sudah jelas dan terang benderang. Warga hanya ingin Gubernur dan jajarannya serius menanggulangi banjir," cetus dia.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengatakan banding itu diajukan lantaran pertimbangan majelis hakim PTUN dalam memutus perkara itu kurang cermat.

"Pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direviu dalam proses banding, antara lain dalam melihat dokumen-dokumen yang sudah kami sampaikan terkait pelaksanaan pengerukan kali di beberapa lokasi yang sudah selesai dilaksanakan," kata Yayan saat dihubungi, Rabu (8/3).

Selain itu, menurutnya majelis hakim yang memutus perkara juga tidak mempertimbangkan kegiatan-kegiatan penanganan banjir lainnya yang dilakukan Pemprov DKI.

PTUN Jakarta sebelumnya mengabulkan gugatan warga terkait program pencegahan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PTUN menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk Kali Mampang hingga tuntas sampai wilayah Pondok Jaya.

Hal itu diketahui berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT. Putusan diketok pada 15 Februari lalu.

"Mewajibkan Tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang," dikutip dari SIPP PTUN Jakarta, Kamis (17/2).

Tercatat ada tujuh warga yang menggugat. Mereka yakni Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Hj Shanty Widhiyanti SE, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra. Mereka mengaku sebagai korban banjir Jakarta pada awal 2021 lalu.

Anies kemudian mengajukan banding atas putusan itu. Informasi soal banding tersebut tercantum dalam SIPP TUN Jakarta.Tanggal permohonan banding tercatat pada Selasa (8/3).

"Pemohon banding: Gubernur Provinsi DKI Jakarta," dikutip dari SIPP, Selasa.

(yoa/arh)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER