Demokrat: Jokowi Harus Tolak Pemilu 2024 Mundur Meski Rakyat Mau

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menolak usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024, meskipun mayoritas rakyat menginginkan hal tersebut.

Pasalnya, menurutnya, menunda Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode merupakan tindakan yang melanggar konstitusi.

Ia berkata, demokrasi Indonesia ialah demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi, di mana kehendak rakyat dibatasi dengan aturan-aturan yang tertuang di dalam konstitusi alias Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Bagaimana katakanlah majority rakyat mendesaknya untuk tetap presiden enggak usah pemilu tetap jadi presiden, tetap harus dia tolak," kata Benny dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Rabu (9/3).

"Sebab apa, itu melanggar konstitusi. Demokrasi kita bukan demokrasi seperti itu, demokrasi kita konstitusional, demokrasi kehendak rakyat yang dibatasi konstitusi," sambungnya.

Lihat Juga : PDIP Sebut Perppu Tak Bisa Jadi Dasar Penundaan Pemilu

Dia berkata, posisi politik Demokrat dalam merespons wacana penundaan Pemilu 2024 jelas yaitu menolak. Atas dasar itu, Benny berkata, Demokrat tetap menuntut Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas setuju atau menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, sikap yang ditampilkan Jokowi sejauh ini masih tidak tegas.

"Jawaban yang disampaikan beliau selama ini masih fifty-fifty antara setuju satu kaki dan satu satu kaki masih [menolak]," ucapnya.

Padahal, tambahnya, Jokowi tidak memiliki pilihan selain menolak dalam merespons usul penundaan Pemilu 2024. Benny mengingatkan, Jokowi telah melanggar sumpah yang diucapkan saat dilantik menjadi Presiden RI bila menyetujui usul penundaan Pemilu 2024.

"Menurut kami presiden tidak ada pilihan lain dalam situasi ini, harus menolak sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya saat pelantikan adalah setia pada konstitusi," kata Benny.

Lihat Juga : Analisis Anggaran Pemilu 2024 dan Tarik Ulur Parpol di DPR Kunci Janji Jokowi

Usul penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh tiga ketua umum parpol yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Namun, pemerintah lewat Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah menyatakan bahwa hingga kini pemerintah tak pernah membahas wacana penundaan Pemilu. Mahfud berkata bahwa presiden juga telah menyetujui Pemilu digelar 14 Februari 2024.