Ragam Jurus Cegah Jakarta Tenggelam

Soal target penyetopan pengambilan air tanah, Dudi mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Aturan tersebut melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan di 12 area jalan dan 9 kawasan mulai 1 Agustus 2023.

"Memang kita coba akan terapkan di daerah-daerah yang 100 persen dipenuhi layanannya oleh PAM. Catat ya, yang sudah 100 persen," ujarnya.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Cerita Warga 3 Dekade Tak Injak Tanah di Kampung 'Apung' Teko Kapuk

Manajer Humas PAM Jaya Linda Nurhandayani mengakui banyak gangguan dan kesulitan layanan air bersih di kawasan pesisir Jakarta, seperti Muara Angke. Pasalnya, daerah itu berada di ujung jalur pipa yang sudah terbangun.

Solusinya, PAM Jaya membangun SPAM Hutan Kota. Fasilitas ini sudah mulai melayani sejumlah daerah seperti Kamal dan Tegal Alur. Pembangunan pipa sepanjang 116 km dari SPAM ini pun dilakukan untuk memaksimalkan layanan di wilayah "ujung Jakarta" itu."Itu memang karena wilayahnya yang low supply. Karena di ujung Jakarta," kata dia, Rabu (23/2), "Karena daerah ujung, jadi airnya suplainya kemungkinan sudah diserap oleh daerah-daerah sebelumnya".

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Jakarta Tenggelam: Air Laut Naik atau Muka Tanah Turun?

Saat pipanisasi belum tuntas, PAM menambah 35 kios air, berupa tandon atau toren air besar yang diisi air setiap hari oleh truk tanki. Sejauh ini yang sudah ada mencapai 112 kios.

Lokasi kios airnya akan tersebar di daerah yang belum mendapat akses perpipaan, seperti Penjaringan, Kalideres, Muara Angke.

"Itu solusi sementara sampai nanti di daerah tersebut ada akses perpipaan. Nanti kalo sudah ada, maka kios air tersebut kita non-aktifkan," kata Linda.

3. Sumur resapan

Drainase vertikal ini sempat menjadi salah satu andalan program penanggulangan banjir era Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengusung konsep 'memasukkan air ke dalam tanah' sejak era kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun demikian, kata Dudi Gardesi, manfaat sumur resapan untuk banjir tidak bisa dirasakan dengan segera. Terlebih, manfaat sumur resapan tidak hanya untuk banjir dan menahan laju penurunan muka tanah, tapi juga konservasi air.

"Terkait penanganan banjir itu, kita buat sumur resapan. Tapi tidak langsung otomatis bahwa itu akan menjadi direct, langsung bisa rasakan manfaat terkait dengan genangan di sekitar," kata dia.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Sumur Resapan Anies, Jurus Pengendali Banjir dan Tudingan Pemborosan

"Kalau sumur resapan jangan ngomong hanya banjir, jangan dilihat satu sisi saja gitu. Jadi saya bilang tadi, upaya untuk mengurangi penurunan tanah tidak hanya membuat tanggul, tapi kita ngomong air bersih juga," tuturnya.

Infografis Pencurian Air Tanah DKI Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Meski demikian, proses politik berkehendak lain. Selain diramaikan oleh isu proyek yang asal bangun dan wacana hak interpelasi dari Fraksi PSI, program ini dihantam oleh aksi pencoretan anggaran oleh DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya diusulkan mencapai Rp120 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak masalah dengan penghapusan anggaran sumur resapan 2022 itu. Menurutnya, masih banyak program penanganan banjir lainnya.

"Ya enggak apa-apa, program pengendalian banjir kan banyak, " kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/1)

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana cukup besar untuk penanganan berbagai masalah terkait banjir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022 dengan nilai total Rp82,47 triliun.

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai senilai Rp7 miliar; Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Rp179,999 miliar;Berdasarkan Lampiran 8 Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022, program-program terkait penanganan banjir itu di antaranya, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai Rp1,8 triliun;

Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Rp104,999miliar; Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Rp962,071 miliar; hingga, Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Rp9,867 miliar; ketujuh, Pembangunan Polder/Kolam Retensi Rp554,999 miliar.