Jakarta, CNN Indonesia -- Berbagai kebijakan diupayakan untuk menahan agar 'ramalan' Jakarta tenggelam, yang terutama dipicu oleh eksploitasi air tanah, tak terpenuhi. Keterbatasan anggaran dan proses politik menjadi hambatannya.
Diketahui, sejumlah ilmuwan sudah memprediksi, berdasarkan studinya, bahwa sebagian Jakarta bisa terendam air laut di masa depan.
Profesor Riset bidang Meteorologi pada Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eddy Hermawan, misalnya, mengungkapkan sejumlah wilayah di Jakarta yang akan tenggelam pada 2050. Bukti konkretnya adalah banjir rob di sejumlah wilayah pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktor utama penyebabnya ialah kenaikan permukaan air laut atau sea level rise (SRL), penurunan tanah atau land subsidence, serta faktor lokal seperti kondisi tanah di Jakarta dulunya yang kebanyakan kawasan rawa.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menyatakan pemerintah Indonesia merencanakan pemindahan ibu kota karena ada prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi.
Merespons hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui bahwa ibu kota mengalami penurunan permukaan tanah, tapi menampik bahwa 10 tahun lagi Jakarta akan terendam.
Pihaknya pun mengupayakan sejumlah hal. Di antaranya, program penyaluran air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi penurunan air tanah, agar tidak seperti yang disampaikan bahwa Jakarta 10 tahun lagi akan tenggelam," kata Riza, Sabtu (31/7/2021).
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah usaha untuk mencegah Jakarta tenggelam, di antaranya:
1. Pembangunan tanggul
Tanggul Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini memiliki desain awal berbentuk burung garuda. Ini terdiri dari tanggul pantai, tanggul laut, dan 17 pulau reklamasi.
Pembangunannya dilakukan secara gotong royong antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan bagian pengerjaannya masing-masing.
Sejauh ini, yang sudah terbangun baru tanggul pantai, itu pun belum mencapai 100 persen. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi mengakui tanggul yang sudah terbangun baru 32 persen dan belum berhasil membendung rob secara total.
"Ini pun belum bisa diklaim 32 persen itu bebas banjir, karena belum menutup, masih bolong-bolong," kata dia, di kantornya, Jakarta, Jumat (28/1).
 Infografis fakta banjir rob yang bakal landa ujung utara jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Fajrian) |
Ada tiga fase dalam megaproyek NCICD ini. Fase A, yang dimulai sejak 2016, fokus menambah tanggul-tanggul pantai dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Pada 2022, kata Dudi, pihaknya akan melanjutkan pembangunan 22 Km tanggul sisa dari target yang belum tercapai pada 2021. Pemprov, kata Dudi, sudah menyiapkan Rp100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan tanggul itu.
"Untuk yang tanggul [fase] A ditargetkan 2030 selesai. Nanti kita lihat dari 2030 itu masih harus ada skema skema lain atau tidak. Nah ini yang coba kita kejar sesuai dengan apa yang apakah cukup seperti ini atau perlu cara lainnya," ucap dia.
Fase B berfokus dalam upaya membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar yang dimulai pada 2018 sampai dengan 2022. Kemudian, Fase C fokus membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.
Sementara, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, berdasarkan kajian bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggul pantai sepanjang 46,2 km dari total 120 Km adalah tanggul yang dibutuhkan segera dibangun.
Tanggul yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR yang sudah tuntas pembangunannya mencapai 4,83 km. Sementara, yang sedang dibangun mencapai 3,77 km."Dari 46,2 km rencana tanggul pantai, telah selesai dikerjakan sepanjang 13 km bersama Pemprov DKI dan sebagian dilaksanakan swasta, sisanya masih 33,2 km. Dari hasil perjanjian kerja sama (MoU) yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sepanjang 15,66 km, Pemprov DKI Jakarta 28,53 km, dan swasta 2,1 km," kata dia, dikutip dari situs KemenPUPR, September 2021.
"Sedangkan untuk bagian Pemprov DKI yang sudah terbangun sepanjang 6,064 km dan yang sedang dibangun 0,296 km, sementara yang swasta sudah selesai 2,1 km," ujarnya. Bertindak selalu kontraktor PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Sacna.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan angka penuntasan pekerjaan tanggul pantai per Kamis (24/2) pun mengakui belum ada penambahan pembangunan tanggul dari yang dipaparkan di atas.
2. Pipanisasi
Pembangunan jaringan pipa PAM Jaya diperlukan untuk menyalurkan air bersih agar rumah-rumah, industri, pusat rekreasi, hingga fasilitas publik tak menyedot air tanah.
Sebab, pengambilan air tanah secara berlebih mempercepat penurunan tanah secara signifikan.
Masalahnya, ada sejumlah wilayah Jakarta yang belum terjangkau layanan PAM. Dudi Gardesi menuturkan pihaknya sudah berupaya memperluas jangkauan layanan itu, termasuk ke pesisir Jakarta.
"PAM pun mulai ekspansi cukup di bagian utara, selatan pun kita sudah upaya dengan recharge-recharge," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jumat (28/1).
"Kalau sasaran jangka panjangnya sistem perpipaan yang ini kaitannya sama pipa air [dari Waduk] Jatiluhur (Jabar), pipa air dari [Waduk] Karian (Banten) untuk memenuhi air bersih di kawasan pesisir Utara. bukan hanya utara, karena targetnya memang 100 persen Jakarta harus mulai perpipaan," tutur Dudi.Saat jaringan pipa belum masuk, PAM Jaya mengupayakan, pertama, pembangunan instalasi pengolahan air bersih. Kedua, membuat kios air di beberapa titik agar dapat diakses oleh masyarakat.
Bersambung ke halaman berikutnya...
[Gambas:Video CNN]
Pipanisasi hingga 'Ujung Jakarta'
Kali Mampang tetap dikeruk meski Pemprov DKI banding putusan PTUN. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Soal target penyetopan pengambilan air tanah, Dudi mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.
Aturan tersebut melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan di 12 area jalan dan 9 kawasan mulai 1 Agustus 2023.
"Memang kita coba akan terapkan di daerah-daerah yang 100 persen dipenuhi layanannya oleh PAM. Catat ya, yang sudah 100 persen," ujarnya.
Manajer Humas PAM Jaya Linda Nurhandayani mengakui banyak gangguan dan kesulitan layanan air bersih di kawasan pesisir Jakarta, seperti Muara Angke. Pasalnya, daerah itu berada di ujung jalur pipa yang sudah terbangun.
Solusinya, PAM Jaya membangun SPAM Hutan Kota. Fasilitas ini sudah mulai melayani sejumlah daerah seperti Kamal dan Tegal Alur. Pembangunan pipa sepanjang 116 km dari SPAM ini pun dilakukan untuk memaksimalkan layanan di wilayah "ujung Jakarta" itu."Itu memang karena wilayahnya yang low supply. Karena di ujung Jakarta," kata dia, Rabu (23/2), "Karena daerah ujung, jadi airnya suplainya kemungkinan sudah diserap oleh daerah-daerah sebelumnya".
Saat pipanisasi belum tuntas, PAM menambah 35 kios air, berupa tandon atau toren air besar yang diisi air setiap hari oleh truk tanki. Sejauh ini yang sudah ada mencapai 112 kios.
Lokasi kios airnya akan tersebar di daerah yang belum mendapat akses perpipaan, seperti Penjaringan, Kalideres, Muara Angke.
"Itu solusi sementara sampai nanti di daerah tersebut ada akses perpipaan. Nanti kalo sudah ada, maka kios air tersebut kita non-aktifkan," kata Linda.
3. Sumur resapan
Drainase vertikal ini sempat menjadi salah satu andalan program penanggulangan banjir era Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengusung konsep 'memasukkan air ke dalam tanah' sejak era kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Namun demikian, kata Dudi Gardesi, manfaat sumur resapan untuk banjir tidak bisa dirasakan dengan segera. Terlebih, manfaat sumur resapan tidak hanya untuk banjir dan menahan laju penurunan muka tanah, tapi juga konservasi air.
"Terkait penanganan banjir itu, kita buat sumur resapan. Tapi tidak langsung otomatis bahwa itu akan menjadi direct, langsung bisa rasakan manfaat terkait dengan genangan di sekitar," kata dia.
"Kalau sumur resapan jangan ngomong hanya banjir, jangan dilihat satu sisi saja gitu. Jadi saya bilang tadi, upaya untuk mengurangi penurunan tanah tidak hanya membuat tanggul, tapi kita ngomong air bersih juga," tuturnya.
 Infografis Pencurian Air Tanah DKI Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia) |
Meski demikian, proses politik berkehendak lain. Selain diramaikan oleh isu proyek yang asal bangun dan wacana hak interpelasi dari Fraksi PSI, program ini dihantam oleh aksi pencoretan anggaran oleh DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya diusulkan mencapai Rp120 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tak masalah dengan penghapusan anggaran sumur resapan 2022 itu. Menurutnya, masih banyak program penanganan banjir lainnya.
"Ya enggak apa-apa, program pengendalian banjir kan banyak, " kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/1)
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan dana cukup besar untuk penanganan berbagai masalah terkait banjir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2022 dengan nilai total Rp82,47 triliun.
[Gambas:Photo CNN]
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai senilai Rp7 miliar; Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Rp179,999 miliar;Berdasarkan Lampiran 8 Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2022, program-program terkait penanganan banjir itu di antaranya, Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai Rp1,8 triliun;
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Rp104,999miliar; Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Rp962,071 miliar; hingga, Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Rp9,867 miliar; ketujuh, Pembangunan Polder/Kolam Retensi Rp554,999 miliar.
