LAPORAN DARI IKN NUSANTARA

Harga Tanah Melambung Tinggi dan Serbuan Spekulan di IKN

Dika Kardi | CNN Indonesia
Selasa, 15 Mar 2022 11:30 WIB
Untuk mencegah spekulan tanah makin marak di kawasan IKN, pemerintah mengatur jual beli tanah harus berdasarkan izin otorita, dan sementara dibekukan.
Pekerja di titik nol kawasan IKN, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kegalauan masyarakat adat atau warga di kampung-kampung lama di Kecamatan Sepaku itu pun menjadi perhatian di DPRD Penajam Paser Utara.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Irawan Heru Suryanto menyebut seharusnya pemerintah memberikan hak hak atas lahan pemukiman dan pertanian masyarakat adat yang memang sejak dahulu bermukim dan bertani secara turun temurun di wilayah itu.

Ia mengacu kepada pernyataan Presiden Joko Widodo terkait lahan warga yang berada dalam kawasan HGU seharusnya dikembalikan kepada masyarakat.

"Jujur saja kita harus mengaca kepada statement Jokowi. Kalau ada lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan HGU harus dilepaskan untuk kepentingan masyarakat," ujar Irawan Heru saat ditemui CNNIndonesia.com, Kamis (17/2) di Penajam.

Oleh karena itu, menurutnya untuk persoalan lahan warga terdampak IKN memang membutuhkan pendampingan. Pasalnya, memang secara hukum mereka sebenarnya lemah, tetapi secara hak kuat.

"Lemahnya karena masuk dalam HGU PT IHM, tetapi secara hak dia penggarap di situ. Penggarap tetap diberikan haknya," tegasnya.

Sebenarnya, kata Irawan, meskipun itu disebut tanah negara, namun dalam undang-undang pokok agraria bahwa warga yang pertama membuka lahan itu memiliki hak.

"Orang yang membuka lahan itu tidak boleh dilepaskan haknya, kalau menurut Undang-undang," tegas Irawan.

Ia menilai tak kunjung selesai persoalan sosial yang muncul di masyarakat, khususnya yang berada di lingkar inti IKN di kecamatan Sepaku karena rencana pemindahan IKN ini nampak terburu buru.

"Memang kalau melihat konsep IKN ini sangat prematur seakan dipaksakan, karena cakupan infrastrukturnya juga belum terlalu lengkap, hanya konsepnya ya pindah ibu kota deh. Kalau ada persoalan lain, sosial nanti dulu lah," ucap Irawan.

Lanskap wilayah Ibu Kota Negara (IKN). Kalimantan Timur. Minggu, 13 Februari 2022.Pekerja di titik nol kawasan ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan demi mencegah pelanggaran hukum dalam proses pembebasan lahan hingga pembangunan.

"Kami juga ingin ada tim asistensi hukum. Jadi, nanti dari para penegak hukum kami akan sowan satu per satu meminta mereka mengawasi jalannya proses pembangunan dan pengelolaan IKN," ujar Bambang. kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di The Breeze BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/3).

Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan seluruh tanah untuk ibu kota baru merupakan milik pemerintah.

"Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah," ucap Isran, dilansir situs resmi Pemprov Kalimantan Timur, Jumat (21/1).

Insert Grafis Rencana Relokasi ASN-TNI-Polri Ke IKN
(kid, rio, nem/ugo)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2 3
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER