Penajam Paser Utara, CNN Indonesia --
Surat edaran dikirimkan dari Kanwil BPN Kaltim ke kantor BPN di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Isi surat bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 itu menekankan pembatasan penjualan tanah/lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru RI tersebut.
Pada 19 Februari 2022, Kakanwil BPN Kaltim Asnaedi mengatakan maksud dari SE tersebut sebagai upaya meminimalisasi manuver para spekulan tanah. Asnaedi mengatakan kedua wilayah tersebut memang ditekankan agar tidak melayani pencatatan jual beli atau peralihan hak dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB) tanah untuk kawasan IKN.
Selain itu, surat tersebut juga ditujukan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris di PPU dan Kukar, agar tidak melakukan kegiatan pembuatan akta jual beli (AJB) dan PPJB untuk lahan di kawasan deliniasi IKN. Edaran itu bersifat sementara hingga regulasi yang sahih terbit seiring terbentuknya Badan Otorita IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Regulasi ini memang bertujuan untuk menghindari para spekulan," ujar Asnaedi.
Terbaru, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) pada Kamis (10/3/2022).
Wilayah Kaltim, khususnya di Sepaku dan Kukar, yang akan menjadi wilayah IKN baru seolah menjadi 'emas' baru bagi para spekulan tanah. Tanah-tanah di kawasan yang semula identik sebagai kampung transmigran dan hutan tanaman industri itu pun naik berlipat-lipat setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkannya sebagai bakal ibu kota baru.
Warga-warga di Sepaku mengamini mengenai maraknya makelar atau para calon pembeli tanah yang berseliweran usai Jokowi mengumumkannya jadi ibu kota baru. Salah satunya Simpen, yang bersama keluarganya menempati rumah di sebidang tanah tak jauh dari proyek bendungan Sepaku-Semoi.
"Sudah [pernah ditawar] waktu dengar [pengumuman] IKN itu, orang luar. Apalagi ini strategis, pinggir jalan [dekat proyek bendungan Sepaku Semoi]," ujar perempuan kelahiran 1965 itu saat berbincang dengan CNNIndonesia.com di teras rumahnya, Jumat (11/2) petang.
"Ramai orang dari luar. Orang dari Samarinda, dari Balikpapan cari-cari tanah," imbuhnya.
Rumah itu baru mereka tempati sejak 2019, sebelum Jokowi mengumumkan calon ibu kota baru. Sebelumnya mereka yang beranak tiga itu tinggal di pemukiman transmigran, Patok 2. Kala itu, pasangan suami-istri itu membeli lahan rumah yang berada di pinggir jalan itu seharga sekitar Rp70 juta.
Terakhir, katanya, ditawar sekitar Rp500 jutaan setelah pengumuman IKN. Namun, Simpen dan suaminya bersikukuh tak akan menjual rumah dan tanah mereka tersebut.
"Waktu itu saya jawab, 'ndak boleh'. Satu-satunya ini mau ke mana lagi kalau dijual. makanya dipertahanin," kata suami Simpen, Suprowo.
 Pasutri warga transmigran di Sepaku, Suprowo dan Simpen, berpose di kediaman mereka yang tak jauh dari proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, 11 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Manuver para spekulan dan makelar tanah pun dirasakan Yati Dahlia, warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.
"Itu contohnya yang mau minta tanah bapak dijual," ujarnya menunjuk ke arah rumah orangtuanya, di mana ada dua pria hendak bertamu, Sabtu (12/2) pagi.
Dua pria itu langsung pergi ketika tahu ayah dari Yati Dahlia tak berada di rumahnya, dan kami berada di sana.
Dahlia bercerita setelah pengumuman IKN, mereka mudah sekali mendengar makin marak sengketa tanah di wilayah Sepaku tersebut. Meningkatnya persoalan sengketa tanah di Sepaku pascapengumuman IKN pun dikonfirmasi Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara.
"Di sini banyak loh tanah yang tumpang tindih di sini. Ada yang punya segel, tapi ada yang sertifikat. ada yang tanahnya dijual, tapi yang punya tidak tahu," kata Dahlia yang juga keluarganya sempat menjadi korban praktik itu sehingga terpaksa harus menerima harga penjualan itu.
"Akhirnya terpaksa jual. Jual pun itu seberapa mereka kasih dari makelar itu. Kita enggak bisa apa-apa juga. Kita mau bayar pengacara berapa kalau untuk masalah tanah," imbuhnya.
 Baliho Iklan kavling hunian ASN yang mengambil momentum pemindahan ibu kota baru ke kawasan Sepaku, Kalimantan Timur, Sabtu, 12 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Pada Desember 2021, Ketua Pengadilan Negeri Penajam, Yohanes Fransicus Tri Joko Gantar Pamungkas mengatakan penetapan IKN itu turut juga memicu sengketa tanah di daerah tersebut.
Dari status tanah yang awalnya tidak jelas, kata dia, sejak 2020 banyak masyarakat yang mengklaim legalitas lahan tersebut.
"Gugatan pertanahan mulai bermunculan terutama di daerah yang saat ini menjadi calon ibu kota negara baru di wilayah Sepaku," ikar Tri Joko di Penajam, 10 Desember 2021 seperti dikutip dari Antara.
Sepanjang 2020, PN Penajam menyidangkan setidaknya 60 perkara gugatan lahan masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu pada 2021 sudah lima perkara yang ditangani.
Sebagian besar lahan yang menjadi gugatan tersebut berada di wilayah IKN atau sekitar kecamatan Sepaku. Dan, itu disebutnya belum pernah terjadi sebelum ada penetapan IKN.
Baca halaman selanjutnya...
Imbas maraknya manuver para pencari dan makelar tanah, pengumuman pindah ibu kota dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah berdampak naik berlipatnya harga lahan di wilayah IKN dan penyangganya, terutama di Kecamatan Sepaku.
"Harga tanah di depan [kawasan pinggir jalan negara, Sepaku] mungkin sudah naik berlipat-lipat kalau ada suratnya (sertifikat)," ujar Harmansyah, warga di Kampung Sepaku Lama, Kelurahan Sepaku, Minggu (13/2/2022) petang.
Makelar tanah atau mereka yang membantu mengurus jual beli lahan di Sepaku menjadi salah satu mata pencaharian baru setelah ada pengumuman IKN dari Jokowi. Salah satu warga di Desa Bukit Raya mengaku dirinya ketiban pulung dengan maraknya penjualan lahan usai Sepaku diumumkan jadi IKN.
Dia yang sehari-harinya berwira usaha itu mengaku tak menjadi makelar sebagai sampingan, tapi menjadi kepanjangan tangan untuk mengurus surat-surat yang diperlukan di Kecamatan Sepaku.
Kemudian ada pula pengakuan seorang warga lain yang tak mau diungkap identitasnya, di desa Bukit Raya mengaku membantu penjualan tanah sekitar dua hektare senilai Rp2,5 milar, yang lokasinya tak jauh dari lokasi pintu utama menuju wilayah titik nol IKN.
[Gambas:Photo CNN]
"Betul, pascapenetapan pengumuman Presiden setelah itu kita rasakan harga tanah melambung naik lima sampai 10 kali lipat dari harga sebelumnya," ujar Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman, 18 Januari 2022.
Menurut data sampling transaksi tanah yang dikumpulkan Kecamatan Sepaku, kenaikan harga pada 2019 meningkat sekitar 500 persen hingga 1.000 persen bila dibandingkan dengan harga tanah pada 2017-2018 lalu.
"Sebelum diterapkan, 2017-2018 masih di harga itu Rp70 juta-Rp75 juta. Itu di kebun ya, kebun sawit produktif. Setelah diumumkan, mulai Rp300 juta-Rp500 juta per hektare (ha)," tutur Adi kala itu.
Namun, sambungnya, beberapa waktu terakhir warga mulai menahan diri menjual lahan. Apalagi kini setelah terbitnya pergub dan surat edaran dari BPN Kaltim.
Galau Masyarakat Adat
Di satu sisi, penetapan IKN yang akan mengambil alih lahan konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Kecamatan Sepaku kini menyisakan persoalan baru. Pasalnya di kampung Sepaku lama dan Pemaluan, Kecamatan Sepaku justru sebagian wilayah pemukiman dan lahan pertanian/perkebunan warga masuk dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU).
Warga mengaku sudah sejak lama mereka meminta untuk dikeluarkan dari wilayah konsesi yang kini dimilki perusahaan, namun persoalan itu tak selesai hingga undang-undang IKN disahkan.
Sejumlah warga mengaku ketar ketir dengan kehadiran IKN. Mereka merasa jika tidak ada kepastian hukum maka bisa saja sewaktu-waktu akan diambil alih oleh negara jika tak jelas alas hak mereka.
Padahal kampung ini tercatat jauh sebelum merdeka sudah didiami oleh warga masyarakat adat Balik.
Kepala adat masyarakat Balik di Sepaku Lama, Sibukdin, mengaku ia dan juga warga-warga di sana mengaku heran perkampungan mereka tak juga diakui negara statusnya. Padahal, sambungnya, mereka sudah berada di sana jauh sebelum hutan dikuasai negara hingga hak konsesi diberikan kepada perusahaan.
"Sebelum ada perusahaan kita sudah di sini," tegas Sibukdin.
 Kepala adat Balik di Kampung Sepaku Lama Sibukdin (baju belang) sedang membersihkan lahan perkebunan bersama seorang warga, Gining, Kecamatan Sepaku, Kab PPU, 12 Februari 2022. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono) |
Ia khawatir kehadiran IKN akan menghilangkan hak hak lahan pertanian dan pemukiman mereka karena berada di dalam kawasan.
"Harapan kita, tanah ini bisa di APL (Areal Penggunaan Lain). Ini kan ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang gratis. " ucap Sibukdin.
Menurutnya persoalannya sejak awal karena pemerintah tidak memperhatikan hak hak warga yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
"Justru kampung yang berstatus kelurahan tidak mendapatkan sertifikat. Yang lain dapat (sertifikat) kami yang tidak dapat," ujar Sibukdin.
"Status tanah KBK itu yang membingungkan," protesnya.
Senada, kepala adat di Kelurahan Pemaluan Jubain, lahan-lahan penghidupan mereka pun masih berstatus hak guna usaha (HGU) dari negara. Ia berharap lahan-lahan perkebunan atau pertanian mereka yang masuk ke dalam peta IKN itu dikeluarkan untuk kehidupan mereka.
"Jadi yang ditetapkan pemerintah yang [kawasan inti] IKN itu ada lahan-lahan kami. Yang direncanakan peta IKN itu lah. Di situ itu bukannya baru kami ini. Kami bisa dikatakan sudah turun temurun di sini. Kami juga ndak tahu kenapa masuk ke dalam peta IKN itu, entah itu dari perusahaannya kah, entah pemerintah. Kami tak tahu," ujar warga yang bermukim di RT 2 Pemaluan itu.
Baca halaman selanjutnya...
Kegalauan masyarakat adat atau warga di kampung-kampung lama di Kecamatan Sepaku itu pun menjadi perhatian di DPRD Penajam Paser Utara.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Irawan Heru Suryanto menyebut seharusnya pemerintah memberikan hak hak atas lahan pemukiman dan pertanian masyarakat adat yang memang sejak dahulu bermukim dan bertani secara turun temurun di wilayah itu.
Ia mengacu kepada pernyataan Presiden Joko Widodo terkait lahan warga yang berada dalam kawasan HGU seharusnya dikembalikan kepada masyarakat.
"Jujur saja kita harus mengaca kepada statement Jokowi. Kalau ada lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan HGU harus dilepaskan untuk kepentingan masyarakat," ujar Irawan Heru saat ditemui CNNIndonesia.com, Kamis (17/2) di Penajam.
Oleh karena itu, menurutnya untuk persoalan lahan warga terdampak IKN memang membutuhkan pendampingan. Pasalnya, memang secara hukum mereka sebenarnya lemah, tetapi secara hak kuat.
"Lemahnya karena masuk dalam HGU PT IHM, tetapi secara hak dia penggarap di situ. Penggarap tetap diberikan haknya," tegasnya.
Sebenarnya, kata Irawan, meskipun itu disebut tanah negara, namun dalam undang-undang pokok agraria bahwa warga yang pertama membuka lahan itu memiliki hak.
"Orang yang membuka lahan itu tidak boleh dilepaskan haknya, kalau menurut Undang-undang," tegas Irawan.
Ia menilai tak kunjung selesai persoalan sosial yang muncul di masyarakat, khususnya yang berada di lingkar inti IKN di kecamatan Sepaku karena rencana pemindahan IKN ini nampak terburu buru.
"Memang kalau melihat konsep IKN ini sangat prematur seakan dipaksakan, karena cakupan infrastrukturnya juga belum terlalu lengkap, hanya konsepnya ya pindah ibu kota deh. Kalau ada persoalan lain, sosial nanti dulu lah," ucap Irawan.
 Pekerja di titik nol kawasan ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu, 13 Februari 2022. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan demi mencegah pelanggaran hukum dalam proses pembebasan lahan hingga pembangunan.
"Kami juga ingin ada tim asistensi hukum. Jadi, nanti dari para penegak hukum kami akan sowan satu per satu meminta mereka mengawasi jalannya proses pembangunan dan pengelolaan IKN," ujar Bambang. kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di The Breeze BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (11/3).
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan seluruh tanah untuk ibu kota baru merupakan milik pemerintah.
"Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah," ucap Isran, dilansir situs resmi Pemprov Kalimantan Timur, Jumat (21/1).
