Komnas HAM Diminta Selidiki Kasus Korban Demo Pemekaran Papua

Solidaritas Peduli HAM mendatangi Komnas HAM terkait penembakan terhadap sembilan massa demonstrasi penolakan pemekaran Provinsi Papua yang di Dekai, Kabupaten Yahukimo.

Mereka mendesak Komnas HAM segera menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan pembahasan pemekaran di Papua & Papua Barat.

Hubungan Masyarakat (Humas) Solidaritas Peduli HAM, Ambrosius Mulait mengatakan, akibat dari pembahasan pemekaran secara sepihak oleh pemerintah memakan banyak korban warga sipil di Yahukimo, Papua.

"Komnas HAM segera menyurati Presiden Jokowi untuk menghentikan Pembahasan Pemekaran di Papua & Papua Barat," kata Ambrosius dikutip dari keterangan resminya, Rabu (16/3).

Mereka juga meminta Komnas HAM segera membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus ini. 

"Komnas HAM segera membentuk tim investigasi dan melakukan penyelidikan kematian dua orang dan tujuh orang luka berat akibat penembakan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Yahukimo Papua agar dapat segera diadili pelaku secara hukum yang berlaku," jelas Ambrosius.

Lihat Juga : 2 Orang Tewas Tertembak Saat Demo Tolak Pemekaran Papua di Yahukimo

Ambrosius berharap Presiden Jokowi agar segera membuka akses jurnalis asing dan nasional untuk meliput konflik di Papua khususnya di Kabupaten Yahukimo.

"Komnas HAM dapat menyurati panglima TNI & Kapolri agar menarik aparat organik & nonorganik yang berlebihan dari Kabupaten Yahukimo, Papua demi kedamaian," ujarnya.

Adapun hal lain yang disampaikan Ambrosius kepada Komnas HAM yaitu Presiden Jokowi diminta segera perintahkan Kapolri untuk mencopot Kapolda Papua dan Kapolres Yahukimo.

"Kemudian, Kapolda Papua, Kapolres Yahukimo dan Bupati Yahukimo, segera bertangung jawab atas penembakan terhadap sembilan orang Sipil dalam aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Yahukimo," tegasnya.

Lihat Juga : Demo Papua Berujung Ricuh di Dekat Istana, Total 90 Orang Ditangkap

Demonstrasi penolakan pemekaran Provinsi Papua di Dekai, Yahukimo, terjadi pada Selasa (15/3). Massa aksi menyampaikan aspirasi di Jalan Utama Ruko Blok A-B.

Di sana, sejumlah orator secara bergantian menyampaikan penolakan terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua dan rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Pada siang harinya, sejumlah koordinator aksi bernegosiasi dengan aparat keamanan agar menghadirkan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo.

Di sela-sela itu, massa melihat seorang anggota polisi memegang kamera dan mengambil gambar para pengunjuk rasa.

Hal itu lantas membuat sejumlah pengunjuk rasa marah dan meneriaki polisi tersebut. Sejumlah peserta aksi, termasuk koordinator aksi mendatangi polisi yang membawa kamera tersebut.

Ambrosius berujar ketegangan berlanjut dengan adu mulut antara polisi dan para pengunjuk rasa, lalu terjadi pelemparan batu. Kata dia, polisi kemudian menembakkan gas air mata dan saat itu massa berhamburan menghindari.

"Dan aparat tidak hanya menembak gas air mata tetapi melakukan penembakan secara brutal ke massa aksi," ujar Ambrosius.