Perseteruan PB IDI dengan mantan Menkes Terawan Agus Putranto kembali berlanjut. Kini Terawan diberhentikan permanen sebagai anggota IDI. (AP/Achmad Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --
Perseteruan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dengan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali berlanjut. Lewat Muktamar XXXI di Banda Aceh, IDI memutuskan mencabut keanggotaan Terawan secara permanen.
Pemberhentian keanggotaan Terawan dari anggota IDI selambat-lambatnya akan dilakukan 28 hari kerja sejak keputusan itu dibacakan.
"Memutuskan, menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan sidang khusus, memutuskan pemberhentian permanen Dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI," kata Presidium Muktamar IDI, Ahmad Fajrial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui surat kepada Ketua Umum PB IDI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Pusat menyebut sejumlah pelanggaran Terawan. Salah satunya mempromosikan Vaksin Nusantara ke masyarakat luas saat meskipun penelitian vaksin itu belum selesai.
Keputusan IDI memecat Terawan mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Protes keras juga dilontarkan mantan staf khusus Terawan, Jajang Edi Prayitno.
Jajang menyebut keputusan IDI memecat Terawan sangat berlebihan hingga keterlaluan. Ia menyebut sesuai marwah IDI, organisasi profesi tersebut semestinya melindungi Terawan.
"Kalau pemecatan beliau kalau saya bilang ini sangat berlebihan. Ini pasiennya sendiri enggak nuntut, malah pengurusnya yang memecat beliau ini kan kebablasan," kata Jajang kepada CNNINdonesia.com, Senin (28/3).
Jajang menilai beberapa alasan pemecatan Terawan sebagaimana tertulis dalam surat rekomendasi MKEK berlebihan.
Jika MKEK mempersoalkan Digital Subtraction Angiography (DSA) atau metode cuci otak yang Terawan gagas untuk pengobatan stroke, masalah itu sudah selesai.
Menurutnya, Terawan telah menguji DSA pada disertasinya di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Jikapun ada yang memprotes DSA, kata Jajang, mesti dilakukan dengan membuat penelitian lain.
"Silakan diuji. Lah dia sudah menguji temuannya lewat disertasi S3 dan di universitas yang bergengsi loh. Harusnya sudah clear tapi kenapa kok diungkit-ungkit terus," ujar Jajang.
Selain itu, menurut Jajang, selama ini sudah banyak pasien yang disembuhkan dengan metode DSA. Sejumlah pejabat juga banyak yang memberikan testimoni karena sembuh dengan metode cuci otak Terawan.
Tidak hanya itu, kata Jajang, metode DSA juga banyak dilakukan di beberapa rumah sakit lain secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga memiliki alat DSA.
"Di rumah sakit-rumah sakit sudah ada alat DSA itu dan mereka juga melakukan. Tapi kenapa kalau yang melakukan Terawan harus di-bully? Kenapa harus dicaci maki?" ujarnya.
Lebih lanjut, Jajang menyebut IDI tak berwenang mempersoalkan promosi Terawan terhadap Vaksin Nusantara. Ia mengingatkan persoalan vaksin merupakan wewenang pemerintah.
Vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik ini sudah melalui uji fase I di Rumah Sakit Karyadi. Fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
"Uji fase III yang seharusnya dilanjutkan tapi kan disetop sama Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) sama Kementerian Kesehatan," ujar Jajang.
Jajang menyatakan pemecatan Terawan dengan alasan Vaksin Nusantara merupakan bentuk pengebirian inovasi anak bangsa di bidang pengobatan. Ia pun mempertanyakan sikap IDI yang tak memiliki cara lain dalam menyikapi gagasan Terawan.
Menurutnya, baik metode cuci otak maupun Vaksin Nusantara sudah selesai.
"Itu sebetulnya produk anak bangsa loh, malah justru tidak mendukung, malah dijadikan poin untuk dasar alasan pemecatan, dari mana? Ini sudah keterlaluan saya bilang," katanya.
Dokter militer bintang satu itu lantas menjelaskan alasan Terawan tidak memenuhi surat panggilan IDI yang dilayangkan sebanyak tiga kali. Ia mengklaim pihak yang ditujukan dalam surat panggilan itu salah.
Menurutnya, IDI mengirim surat langsung kepada Terawan. Semestinya surat ditujukan kepada atasan Terawan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) atau Panglima TNI.
"Itu alamatnya kepada siapa? Kepada Terawan tidak bisa. Wong, namanya tentara... ya kalau dia enggak hadir jangan salahkan dia," ujarnya.
"Apakah tidak ada cara lain untuk seorang sosok Terawan yang notabenenya seorang bintang tiga, bekas menteri? Dokter spesialis diperlakukan kayak gitu," kata Jajang.
'IDI Jangan Diam Saja', berlanjut ke halaman berikutnya...
Pemecatan Terawan kini telah mendapat sorotan publik. IDI yang selama ini memilih diam diminta berbicara untuk menghindari spekulasi liar termasuk dugaan aroma politik dalam kasus ini.
Menurut pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, masyarakat luas ingin mengetahui apakah alasan pemecatan itu sesuai dengan surat yang tersebar luas.
"Mestinya IDI juga bersuara dong, menjelaskan kepada media. Persoalan itu kan bukan hanya persoalan Terawan tapi sudah persoalan publik," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3).
Ujang berpendapat publik akan memprotes IDI jika pemecatan Terawan ini terkait pengembangan Vaksin Nusantara. Menurutnya, bagaimanapun vaksin tersebut dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, alasan pemecatan Terawan karena menjalankan metode cuci otak juga akan ditentang banyak pihak.
"Bos-bos saya kan jadi pasiennya Terawan, jadi saya tahu," ujar Ujang.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan IDI harus bisa membuktikan Terawan melanggar kode etik profesi. Ia mengingatkan pemecatan terhadap Terawan tak boleh berdasar kepentingan politis.
"Mestinya pemecatan itu jangan berkaitan dengan soal politik tapi berkaitan dengan persoalan etik. Kalau tidak ada pelanggaran lalu dipecat itu namanya politis," kata Ujang.
Ujang pun melihat latar belakang Terawan sebagai dokter militer bintang tiga menyulitkan IDI membuka suara ke publik meski surat pemecatan itu sudah diterbitkan. Menurutnya, latar belakang Terawan ini jelas membuat IDI merasa tidak enak.
"Tentu ini punya, mohon maaf, bargaining politik yang tinggi juga. Saya sih melihatnya seperti itu, punya akses dan lobi-lobi juga terhadap lembaga-lembaga lain dan sebagainya," kata Ujang.
Kesulitan semacam ini, kata dia, juga terlihat dalam konflik pada 2018. Saat itu, IDI menjatuhkan sanksi terkait metode cuci otak yang digagas Terawan karena dinilai melanggar etik kedokteran. Namun, sanksi itu urung diterapkan.
Sampai akhirnya pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Terawan sebagai menteri kesehatan. Hal ini membuat IDI tidak berani menindaklanjuti persoalan itu. Namun, setelah Jokowi mencopot Terawan, IDI kembali mengusut Terawan.
Ujang meminta IDI tak berpolitik terkait pemecatan Terawan. Jika memang pemecatan Terawan objektif berdasarkan aturan kode etik kedokteran, maka hal itu harus disampaikan ke publik secara transparan.
"Itu justru lebih bagus. Kita harus terbiasa membangun kejujuran itu," ujarnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua MKEK IDI, Djoko Widyarto namun ia belum bisa berkomentar. Sementara itu Ketua Umum PB IDI baru, Adib Khumaidi belum mau merespons konfirmasi yang dilayangkan lewat pesan singkat.
Namun, anggota IDI James Allan Rarung membantah pihaknya berbuat sewenang-wenang terkait pemecatan Terawan. James mengklaim keputusan pemecatan ini sudah melalui proses panjang.
James menyebut sudah tiga kali mengundang Terawan untuk hadir dalam forum pembelaan terkait rekomendasi pemecatannya. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir.
Ia berharap Terawan dapat hadir apabila diberikan kesempatan pembelaan diri sesuai Pasal 8 poin 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI. Sehingga, kata dia, semua pihak dapat tenang dan masalah bisa terselesaikan dengan baik.
"Perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat bahwa tidak ada perbuatan kesewenang-wenangan oleh IDI dalam kasus ini. Semuanya sudah melalui proses panjang," kata James.
Jakarta, CNN Indonesia --
Perseteruan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dengan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali berlanjut. Lewat Muktamar XXXI di Banda Aceh, IDI memutuskan mencabut keanggotaan Terawan secara permanen.
Pemberhentian keanggotaan Terawan dari anggota IDI selambat-lambatnya akan dilakukan 28 hari kerja sejak keputusan itu dibacakan.
"Memutuskan, menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan sidang khusus, memutuskan pemberhentian permanen Dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI," kata Presidium Muktamar IDI, Ahmad Fajrial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui surat kepada Ketua Umum PB IDI, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) Pusat menyebut sejumlah pelanggaran Terawan. Salah satunya mempromosikan Vaksin Nusantara ke masyarakat luas saat meskipun penelitian vaksin itu belum selesai.
Keputusan IDI memecat Terawan mendapat kritik keras dari sejumlah pihak, terutama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Protes keras juga dilontarkan mantan staf khusus Terawan, Jajang Edi Prayitno.
Jajang menyebut keputusan IDI memecat Terawan sangat berlebihan hingga keterlaluan. Ia menyebut sesuai marwah IDI, organisasi profesi tersebut semestinya melindungi Terawan.
"Kalau pemecatan beliau kalau saya bilang ini sangat berlebihan. Ini pasiennya sendiri enggak nuntut, malah pengurusnya yang memecat beliau ini kan kebablasan," kata Jajang kepada CNNINdonesia.com, Senin (28/3).
Jajang menilai beberapa alasan pemecatan Terawan sebagaimana tertulis dalam surat rekomendasi MKEK berlebihan.
Jika MKEK mempersoalkan Digital Subtraction Angiography (DSA) atau metode cuci otak yang Terawan gagas untuk pengobatan stroke, masalah itu sudah selesai.
Menurutnya, Terawan telah menguji DSA pada disertasinya di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Jikapun ada yang memprotes DSA, kata Jajang, mesti dilakukan dengan membuat penelitian lain.
"Silakan diuji. Lah dia sudah menguji temuannya lewat disertasi S3 dan di universitas yang bergengsi loh. Harusnya sudah clear tapi kenapa kok diungkit-ungkit terus," ujar Jajang.
Selain itu, menurut Jajang, selama ini sudah banyak pasien yang disembuhkan dengan metode DSA. Sejumlah pejabat juga banyak yang memberikan testimoni karena sembuh dengan metode cuci otak Terawan.
Tidak hanya itu, kata Jajang, metode DSA juga banyak dilakukan di beberapa rumah sakit lain secara sembunyi-sembunyi. Mereka juga memiliki alat DSA.
"Di rumah sakit-rumah sakit sudah ada alat DSA itu dan mereka juga melakukan. Tapi kenapa kalau yang melakukan Terawan harus di-bully? Kenapa harus dicaci maki?" ujarnya.
Lebih lanjut, Jajang menyebut IDI tak berwenang mempersoalkan promosi Terawan terhadap Vaksin Nusantara. Ia mengingatkan persoalan vaksin merupakan wewenang pemerintah.
Vaksin Covid-19 berbasis sel dendritik ini sudah melalui uji fase I di Rumah Sakit Karyadi. Fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.
"Uji fase III yang seharusnya dilanjutkan tapi kan disetop sama Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) sama Kementerian Kesehatan," ujar Jajang.
Jajang menyatakan pemecatan Terawan dengan alasan Vaksin Nusantara merupakan bentuk pengebirian inovasi anak bangsa di bidang pengobatan. Ia pun mempertanyakan sikap IDI yang tak memiliki cara lain dalam menyikapi gagasan Terawan.
Menurutnya, baik metode cuci otak maupun Vaksin Nusantara sudah selesai.
"Itu sebetulnya produk anak bangsa loh, malah justru tidak mendukung, malah dijadikan poin untuk dasar alasan pemecatan, dari mana? Ini sudah keterlaluan saya bilang," katanya.
Dokter militer bintang satu itu lantas menjelaskan alasan Terawan tidak memenuhi surat panggilan IDI yang dilayangkan sebanyak tiga kali. Ia mengklaim pihak yang ditujukan dalam surat panggilan itu salah.
Menurutnya, IDI mengirim surat langsung kepada Terawan. Semestinya surat ditujukan kepada atasan Terawan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) atau Panglima TNI.
"Itu alamatnya kepada siapa? Kepada Terawan tidak bisa. Wong, namanya tentara... ya kalau dia enggak hadir jangan salahkan dia," ujarnya.
"Apakah tidak ada cara lain untuk seorang sosok Terawan yang notabenenya seorang bintang tiga, bekas menteri? Dokter spesialis diperlakukan kayak gitu," kata Jajang.
'IDI Jangan Diam Saja', berlanjut ke halaman berikutnya...
IDI Harus Buka Suara soal Pemecatan Terawan
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi belum bersuara terkait pemecatan Terawan Agus Putranto. (Detikcom/Agung Pambudhy)
Pemecatan Terawan kini telah mendapat sorotan publik. IDI yang selama ini memilih diam diminta berbicara untuk menghindari spekulasi liar termasuk dugaan aroma politik dalam kasus ini.
Menurut pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, masyarakat luas ingin mengetahui apakah alasan pemecatan itu sesuai dengan surat yang tersebar luas.
"Mestinya IDI juga bersuara dong, menjelaskan kepada media. Persoalan itu kan bukan hanya persoalan Terawan tapi sudah persoalan publik," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/3).
Ujang berpendapat publik akan memprotes IDI jika pemecatan Terawan ini terkait pengembangan Vaksin Nusantara. Menurutnya, bagaimanapun vaksin tersebut dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, alasan pemecatan Terawan karena menjalankan metode cuci otak juga akan ditentang banyak pihak.
"Bos-bos saya kan jadi pasiennya Terawan, jadi saya tahu," ujar Ujang.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan IDI harus bisa membuktikan Terawan melanggar kode etik profesi. Ia mengingatkan pemecatan terhadap Terawan tak boleh berdasar kepentingan politis.
"Mestinya pemecatan itu jangan berkaitan dengan soal politik tapi berkaitan dengan persoalan etik. Kalau tidak ada pelanggaran lalu dipecat itu namanya politis," kata Ujang.
Ujang pun melihat latar belakang Terawan sebagai dokter militer bintang tiga menyulitkan IDI membuka suara ke publik meski surat pemecatan itu sudah diterbitkan. Menurutnya, latar belakang Terawan ini jelas membuat IDI merasa tidak enak.
"Tentu ini punya, mohon maaf, bargaining politik yang tinggi juga. Saya sih melihatnya seperti itu, punya akses dan lobi-lobi juga terhadap lembaga-lembaga lain dan sebagainya," kata Ujang.
Kesulitan semacam ini, kata dia, juga terlihat dalam konflik pada 2018. Saat itu, IDI menjatuhkan sanksi terkait metode cuci otak yang digagas Terawan karena dinilai melanggar etik kedokteran. Namun, sanksi itu urung diterapkan.
Sampai akhirnya pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Terawan sebagai menteri kesehatan. Hal ini membuat IDI tidak berani menindaklanjuti persoalan itu. Namun, setelah Jokowi mencopot Terawan, IDI kembali mengusut Terawan.
Ujang meminta IDI tak berpolitik terkait pemecatan Terawan. Jika memang pemecatan Terawan objektif berdasarkan aturan kode etik kedokteran, maka hal itu harus disampaikan ke publik secara transparan.
"Itu justru lebih bagus. Kita harus terbiasa membangun kejujuran itu," ujarnya.
CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua MKEK IDI, Djoko Widyarto namun ia belum bisa berkomentar. Sementara itu Ketua Umum PB IDI baru, Adib Khumaidi belum mau merespons konfirmasi yang dilayangkan lewat pesan singkat.
Namun, anggota IDI James Allan Rarung membantah pihaknya berbuat sewenang-wenang terkait pemecatan Terawan. James mengklaim keputusan pemecatan ini sudah melalui proses panjang.
James menyebut sudah tiga kali mengundang Terawan untuk hadir dalam forum pembelaan terkait rekomendasi pemecatannya. Namun, yang bersangkutan selalu mangkir.
Ia berharap Terawan dapat hadir apabila diberikan kesempatan pembelaan diri sesuai Pasal 8 poin 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI. Sehingga, kata dia, semua pihak dapat tenang dan masalah bisa terselesaikan dengan baik.
"Perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat bahwa tidak ada perbuatan kesewenang-wenangan oleh IDI dalam kasus ini. Semuanya sudah melalui proses panjang," kata James.
