DPR Bersolek Ratusan Miliar Rupiah untuk Gorden hingga Pakan Rusa

DPR tahun ini bersolek dengan menghabiskan anggaran besar, mulai dari pengadaan gorden, layanan kebersihan alias cleaning service, hingga makanan rusa. 

DPR mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp5,74 triliun dari APBN 2022, atau meningkat Rp149,9 miliar dari Rancangan APBN sebesar Rp5,6 triliun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lpse.dpr.go.id, setidaknya ada 23 paket anggaran barang/jasa yang sudah terdaftar menggunakan tahun anggaran 2022 dengan total Rp277,1 miliar.

Paket anggaran itu antara lain pengadaan cleaning service Gedung Zona A dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp22,1 miliar, cleaning service Gedung Zona B dengan HPS Rp17 miliar, cleaning service Gedung Zona C dengan HPSRp19,4 miliar.

Kemudian ada juga paket kontrak service pemeliharaan Gedung Kantor Zona A dengan HPS Rp9,1 miliar dan service pemeliharaan Gedung Kantor Zona B dengan HPS Rp8,8 miliar.

Lalu ada paket pemeliharaan rusa, perawatan medis rusa, dan biaya makan rusa dengan HPS Rp2,3 miliar. Ada juga anggaran penyelenggaraan The 144th Inter-Parliamentary Union Assembly dengan HPS Rp22,7 miliar, pengadaan storage dengan HPS Rp2,6 miliar, serta sewa satwa anjing pelacak dengan HPS Rp1,6 miliar.

Ada pula anggaran pencetakan majalah Parlementaria dengan HPS Rp1,1 miliar, pencetakan buletin Parlementaria dengan HPS Rp2,2 miliar, pengadaan web application Firewall dengan HPS Rp1,3 miliar, penayangan berita TV Parlemen di stasiun televisi swasta dan infografis DPR di media luar ruang dengan HPS Rp28 miliar.

Berikutnya, ada anggaran langganan jasa internet DPR dengan HPS Rp3,6 miliar, pengadaan renewal subscription firewall data center dengan HPS Rp2 miliar, kontrak service pemeliharaan wisma DPR dengan HPS Rp8,4 miliar, serta pemeliharaan kontrak service RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp3,4 miliar.

Lalu, ada pemeliharaan kontrak service RJA DPR Kalibata dengan HPS Rp33,6 miliar, kontrak service pemeliharaan RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp3,4 miliar, serta kontrak service pemeliharaan RJA DPR Kalibata dengan HPS Rp33,6 miliar.

Seluruh status paket yang tercantum di atas sudah selesai.

Selanjutnya, terdapat anggaran pembuatan gudang inventaris dengan HPS Rp3 miliar. Paket ini masih dalam status masa sanggah. Kemudian, ada paket penggantian gorden dan blind DPR Kalibata dengan HPS Rp45,8 miliar. Status paket ini dalam evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga.

Terakhir, ada pengadaan call center dengan HPS Rp2,1 miliar. Status tender ini belum ada jadwal.

Pembelian gorden sendiri bukan alokasi anggaran pertama di DPR yang menjadi polemik. Sebelumnya, Setjen DPR pernah menganggarkan Rp2 miliar untuk pengadaan multivitamin pada September 2021 hingga akhirnya dibatalkan.

Sejumlah mata anggaran itu menuai kritik, terutama rencana pembelian gorden yang menghabiskan puluhan miliar.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai proyek pengadaan barang dan jasa oleh DPR itu tak memiliki sensitivitas kepada rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.

"Jika punya tanggungjawab moral maka mestinya DPR dengan mudah bisa memahami betapa keputusan pengadaan gorden dengan anggaran yang fantastis merupakan sesuatu yang tidak sensitif dan tidak peduli pada nasib rakyat," kata dia kepada CNNIndonesia.com, saat dikonfirmasi, Senin (28/3).

Sementara Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa gorden di rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan sudah seperti kain pel sehingga perlu diganti. Bahkan sudah ada yang hilang.

"Saya enggak tega menyampaikan itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel. Jadi sebagian gorden di sana sudah hilang dan enggak bisa dilacak karena kondisinya sudah sangat parah," ujar Indra saat konferensi pers di Komplek Gedung Nusantara, Senin (28/3).

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mendesak DPR membatalkan pembelian gorden rumah dinas anggota dewan senilai Rp48,7 miliar.

Misbah menilai para anggota dewan bisa membeli sendiri gorden baru karena mendapat gaji dan tunjangan besar.

"Harusnya, hal-hal sepele seperti penggantian gorden ditanggung sendiri oleh masing-masing anggota dewan. Mereka kan mendapat gaji dan tunjangan yang sangat besar dari negara," kata Misbah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/3).