Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyebut Pemerintah Kota Depok punya andil dalam kecelakaan antara KRL dengan mobil di Citayam, Depok.
Djoko mengatakan kecelakaan terjadi karena pemkot tak memperhatikan keselamatan warga. Menurut Djoko, Pemkot Depok seharusnya menjaga semua titik perlintasan kereta api.
"Ini bukan urusan PT KAI. Prasarana urusan pemerintah, termasuk Pemda. Keselamatan manusia urusan Pemda," kata Djoko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya yakin Pemda Depok tak peduli kepada keselamatan," imbuhnya.
Djoko menyarankan Pemkot Depok untuk membenahi pengawasan di setiap titik perlintasan kereta api. Dia menyarankan Depok meniru Pemprov Jawa Timur yang membuat sistem peringatan dini.
Jawa Timur, ucapnya, memiliki 19 titik perlintasan kereta api di jalan provinsi. Sebanyak 18 di antaranya dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang berbunyi beberapa waktu sebelum kereta melintas.
Menurutnya, Pemkot Depok juga bisa merekrut warga untuk menjaga perlintasan. Konsekuensinya, pemkot harus mengeluarkan uang untuk menggaji para petugas itu.
"Dia biayai pak ogah-nya, digaji, yang gaji pemda. Banyak pemda di Jatim menggaji pak ogah," ujar Djoko.
CNNIndonesia.com telah meminta tanggapan Wali Kota Depok M. Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budihartono tentang pernyataan Djoko. Namun, keduanya tak merespons pertanyaan hingga berita ini diterbitkan.
Sebelumnya, terjadi tabrakan antara KRL dengan mobil di perlintasan kereta api di Citayam, Depok, Rabu (20/4). Kecelakaan dipicu mobil yang menerobos perlintasan saat kereta hendak melintas.
Perlintasan itu dibatasi oleh palang manual. Dua orang warga bertugas membuka dan menutup palang itu. Mereka hanya mengandalkan sumbangan pengendara sebagai upah menjaga palang.
(dhf/pmg)