Mahfud Usai 10 Warga Dibunuh KKB: Papua Tetap Pendekatan Keamanan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah bakal tetap menggunakan pendekatan keamanan menangani konflik di Papua.

Hal itu disampaikan Mahfud merespons peristiwa penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang menyebabkan 10 orang tewas.

"Ada yang bertanya kepada saya, apakah peristiwa pembantaian 12 orang sipil (10 meninggal dunia) oleh KKB di Papua tidak mendorong Pemerintah melakukan tindakan khusus? Saya jawab, sampai sekarang kita tetap menggunakan pendekatan keamanan dalam tertib sipil," kata Mahfud lewat akun Instagram-nya, Rabu (20/7).

Dalam konteks pemekaran di Papua, Mahfud menganggap biasa jika ada pihak yang menolak. Menurutnya, lebih banyak pihak yang mendukung pemekaran daerah.

"Kalau OPM, ya memang sejak awal menolak pemekaran. Kalau menunggu semua orang setuju atas satu rencana kebijakan, takkan pernah ada kebijakan. Di dalam negara demokrasi, biasa ada yang setuju dan tak setuju," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan memang ada bias opini yang sering dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu terkait Papua. Misalnya, opini bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM oleh aparat hingga disoroti oleh dunia internasional.

Menurutnya, informasi itu merupakan hoaks. Sebab, faktanya KKB yang membunuh warga masyarakat atau warga sipil dengan keji.

Ia menyampaikan salah satu contoh hoaks yakni pada 2021 Indonesia disebut mendapatkan 19 surat peringatan dari Special Procedure Mandate Holders (SPMH) PBB di Jenewa. Namun, menurutnya tidak ada peringatan atau sorotan itu.

Diberitakan, aksi penyerangan oleh KKB terjadi di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga pada Sabtu (16/7). Kejadian itu mengakibatkan 12 orang menjadi korban, di antaranya 10 meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka.

[Gambas:Instagram]