Gubernur Sumbar Respons soal Dugaan Diskriminasi atas Mentawai di UU

CNN Indonesia
Sabtu, 20 Agu 2022 01:15 WIB
Gubernur Mahyeldi mengklaim tak ada diskriminasi terhadap Mentawai bila UU Sumbar dibaca secara keseluruhan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Padang, CNN Indonesia --

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menolak tudingan ada diskriminasi kebudayaan Mentawai di dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 tentang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang baru saja disahkan pada 25 Juli lalu.

Menurutnya tak ada pengerdilan dan pengucilan kebudayaan Mentawai yang selama ini eksis di Sumbar. Oleh karena itu Ia menyilakan kepada seluruh pihak untuk berdiskusi dengannya terkait hal tersebut.

Mantan Wali Kota Padang itu mengatakan polemik ada pendiskriminasian Mentawai itu terjadi saat UU tersebut dibaca hanya pada pasal 5 huruf c.

"Saya kira tidak ada konflik dan tidak ada diskriminasi kalau seandainya semua kita membaca UU itu secara komperensif, tidak sebagian saja," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/8).

Menurutnya di dalam UU tersebut menjelaskan terdapat 19 kabupaten dan atau kota di Sumbar, yang salah satunya termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu, kata dia, tercantum dalam Pasal 3 ayat (2).

Wilayah administratif kabupaten di Sumbar antara lain, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Sementara wilayah administratif berupa kota antara lain Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Pariaman.

"Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa, kelurahan, dan/atau nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian petikan bunyi Pasal 3 Ayat (2).

Mahyeldi menyebut bahwa Mentawai dicantumkan termasuk ke dalam wilayah administratif Sumbar walaupun kebudayaannya tidak dijelaskan pula seperti kebudayaan mayoritas masyarakat Sumbar yaitu Minangkabau seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 huruf C.

"Bahkan rapat bupati dan wali kota se-Sumbar itu diadakan di Mentawai kemarin ini," kata dia mempertegas pengakuan atas Mentawai.

Selanjutnya, Mahyeldi juga mengatakan pembangunan pelabuhan, sektoral laut, dan pengadaan listrik di Kabupaten Mentawai sudah dilakukan. Kemudian pada G20 bulan November mendatang, juga akan ditekankan pada Mentawai itu pula.

"G20 bulan November, kan kita bawa itu Mentawai, dan tidak ada perbedaan di kabupaten dan kota di Sumbar," sebutnya.

Mengenai konflik ini, Mahyeldi mengatakan para pengamat maupun media dapat memberikan sudut pandang yang berimbang dan tidak sepihak karena dapat memicu provokasi.

"Kepada para pengamat tolong cerdaskan bangsa kita dengan pengamatan kompeherensif. Dan, jangan sebagian dan satu sisi, karena bisa memicu adanya provokasi," jelasnya.

Mahyeldi juga mengaku sering bertemu dengan orang yang berasal dari Mentawai, seperti Bupati, tokoh masyarakat hingga kepala-kepala desa karena tengah berfokus kepada pengadaan kawasan laut untuk wilayah kepulauan tersebut.

Kemudian, bagi siapapun katanya jika ingin bertemu dan membahas tentang UU Pemrpov Sumbar tersebut, dirinya tidak menolak adanya pertemuan.

"Silakan, siapa saja boleh datang," tegasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Mentawai yang diberi nama Aliansi Mentawai Bersatu menyatakan menolak Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (UU Provinsi Sumbar) yang baru disahkan DPR.

Koalisi tersebut terdiri dari berbagai komunitas, seperti Forum Masyarakat Mentawai, Mahasiswa Mentawai dan lain sebagainya. Mereka menilai UU Sumbar mengkerdilkan budaya Mentawai.

UU tentang Provinsi Sumbar itu dinilai bermasalah karena tidak memuat pasal mengenai kebudayaan asli Minangkabau secara keseluruhan. UU Sumbar disebut hanya menjelaskan satu kebudayaan mayoritas yaitu budaya Minangkabau. Padahal, Sumber punya 19 kabupaten/kota dan kebudayaan yang beragam.

"Meskipun budaya kami adalah budaya minoritas, tapi kami bagian dari Sumbar dan hal itu diakui secara geografis dan administrasi daerah," kata Ketua Aliansi Mentawai Bersatu, Yosafat Saumanuk dalam konferensi pers di Padang, Senin (1/8).

Koalisi secara khusus menyoroti pasal 5 huruf C yang menjelaskan adat dan budaya Minangkabau yang didasari pada nilai falsafah Islam yang melekat kepada kebudayaan Minangkabau.

Beleid pasal tersebut berbunyi: Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku sesuai dengan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Yosafat mengatakan pasal tersebut dengan sangat jelas tidak memuat kebudayaan asli lainnya yang tumbuh di Sumbar seperti kebudayaan Arat Sabulungan atau kebudayaan lokal Mentawai. Hal itu dinilai dapat mematikan secara perlahan-lahan kebudayaan Mentawai. Pihaknya menegaskan budaya lokal Mentawai berbeda jauh dari budaya Minangkabau.

(nya/kid)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER