'Perang Dingin' Panglima Andika-KSAD Dudung dan Pilpres 2024

Beberapa waktu lalu NasDem mengumumkan tiga nama bakal calon presiden 2024. Salah satu nama yang muncul adalah Andika.

Sementara nama Dudung juga digadang-gadang menjadi calon wakil presiden imbas popularitasnya yang melonjak belakangan ini lantaran sejumlah aksi dan pernyataan kontroversialnya yang berhasil menarik perhatian publik.

"Kalau kita mau mengoreksi TNI hari ini, kita juga harus mengoreksi sipil kita. Apakah kita sudah mampu melepaskan diri mengganggu mereka ke dalam politik aktif, karena itu sangat berpengaruh menurut saya," kata Connie.

Lihat Juga : Nama Calon Pj Gubernur DKI Muncul di DPRD: Heru Budi hingga Bahtiar

Berbeda dengan Connie, Pengamat Militer dan Pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat isu kerenggangan hubungan antara Panglima TNI dan KSAD yang terjadi akhir-akhir ini tidak akan berdampak begitu besar pada TNI.

Dengan syarat, keduanya tetap profesional dan menjalankan tupoksi masing-masing. Khairul juga tak mempersoalkan apabila benar terdapat masalah personal dari keduanya.

"Tapi ketidakselarasan itu harus ada batasnya, terutama kalau bicara TNI, loyalitas kepada negara dan konstitusi," ujar Khairul saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (9/9).

Khairul menilai ketidakhadiran Dudung ketika Andika hadir dan sebaliknya sebetulnya masih dalam tahap wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Absennya salah satu pejabat itu juga disertai alasan tugas.

Lihat Juga : Sikapi Isu Deklarasi NasDem, PKS Ungkap Suara Arus Bawah Setuju Anies

Ia menyebut friksi-friksi dalam tubuh TNI bukan hal baru. Contohnya seperti pada era Jenderal Besar TNI (Purn) Sudirman dan Jenderal Besar TNI (Purn) Abdul Haris Nasution.

"Ini masih normal menurut saya, yang sebelumnya bahkan saya kira lebih parah. Zaman Pak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan mantan Panglima TNI Pak Gatot Nurmantyo. Rumor ketidakcocokan dan kabarnya sempat mengeras. Tapi toh masing-masing mereka bisa menyelesaikan tugas sampai akhir," katanya.

Berangkat dari situ, Khairul meyakini yang dibutuhkan masing-masing pihak adalah profesionalitas kerja.

"Mereka harus sama-sama profesional, mengedepankan profesionalitas," imbuhnya.

Khairul pun menyentil parpol di Indonesia yang 'genit' terhadap pejabat TNI yang masih aktif. Menurutnya, memang tidak ada larangan baik bagi Andika maupun Dudung nantinya berlabuh pada kontestasi politik.

Namun, mereka tidak boleh melakukannya saat masih aktif menjabat sebagai pimpinan dalam tubuh TNI.