Jokowi Soal Tragedi Kanjuruhan: Barangnya Kelihatan Semua

Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD beserta jajarannya untuk mengungkap Tragedi Kanjuruhan lebih cepat.

Menurut Jokowi, pengungkapan Tragedi Kanjuruhan bisa lebih cepat dilakukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) karena sudah banyak titik terang.

"Kan sudah disampaikan Menko Polhukam beliau minta satu bulan tapi saya minta secepat-cepatnya karena ini barangnya kelihatan semua," kata Jokowi saat berada di Malang, Jawa Timur, Rabu (5/10).

Jokowi juga menekankan bahwa TGIPH dibentuk agar Tragedi Kanjuruhan benar-benar bisa diusut tuntas serta tidak ada yang ditutupi.

"Kita usut tuntas tidak ada yang ditutup-tutupi yang salah juga diberikan sanksi kalau pidana juga," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa semua pasien luka akibat Tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat ditanggung oleh pemerintah.

"Saya juga menyampaikan kepada pasien bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung pemerintah dan pemda," kata Jokowi.

Kemudian, ia pun bakal meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit seluruh stadion yang dipakai untuk liga baik liga 1 2 maupun 3.

"Semuanya apakah gerbangnya sesuai standar cukup lebar apakah gerbangnya ukuran sesuai standar, manajemen lapangan yang memegang kendali semua peristiwa ini kita perbaiki semua. Saya tdak ingin peristiwa ini terjadi lagi," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan perintah Jokowi soal Tragedi Kanjuruhan.

"Pertama, tim pencari fakta itu diminta segera bekerja. Kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/10).

Mahfud menyanggupi perintah Jokowi itu. Menurutnya, TGIPF hanya perlu menitikberatkan pengusutan pada masalah detail.

Dia berkata Jokowi juga telah menerbitkan keputusan presiden khusus tragedi Kanjuruhan. Mahfud berkata keppres itu mengatur pembagian tugas dari berbagai tim yang mengusut kasus ini.

"Misalnya Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim, itu bagus untuk menyelidiki itu agar terang lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di sini, di Kemenko Polhukam. Jadi ini yang dibentuk oleh Presiden," tuturnya.