Kepercayaan Publik Jadi Taruhan TGIPF Ungkap Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur jadi sorotan dunia. Lebih dari 130 orang meninggal dunia dalam tragedi itu.

Merespons peristiwa itu, pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF). Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD itu bertujuan untuk menginvestigasi tragedi Kanjuruhan.

Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan agar insiden itu diinvestigasi sampai tuntas. Sanksi harus diberikan kepada mereka yang dinilai bersalah. Presiden juga meminta TGIPF bekerja cepat dalam satu bulan.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan TGIPF harus bekerja serius untuk memenuhi ekspetasi tersebut.

Menurutnya, berbagai bukti dan saksi yang bisa membuat perkara terang-benderang terpampang nyata. Ia mengatakan, TGIPF cukup bekerja dalam 10-14 hari dan selanjutnya membuat analisis serta menyerahkan rekomendasi kepada Presiden.

"Saya optimis, kalau TGIPF ini serius pasti mampu menyelesaikan perintah presiden sebelum tenggat waktu. Bukti-bukti, saksi-saksi dan informasi dari pihak-pihak terkait sudah sangat jelas dan mudah diakses," kata Bambang saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/10) malam.

Bambang berharap TGIPF tak hanya fokus pada insiden di Kanjuruhan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk memperbaiki sistem dan tata kelola industri sepak bola dan pengamanan.

Ia ingin tragedi Kanjuruhan menjadi momentum pembenahan total sepak bola dan institusi Polri. Menurutnya, jika TGIPF gagal menjalankan tugas, publik bisa menjadi makin apatis dengan kebijakan pemerintah.

"Apakah mencoreng wajah penegakan hukum? Mencoreng di mana lagi kalau semuanya sudah penuh corengan. Artinya, publik akan makin apatis terhadap semua kebijakan pemerintah terutama pada Polri," katanya.

Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Herlambang Wiratraman meminta TGIPF bekerja transparan dan cepat.

Ia juga berharap TGIPF tak ragu menyatakan siapa yang sebetulnya harus bertanggung jawab demi menjaga kepercayaan publik.

"Data atau informasi tidak boleh ditutup-tutupi, segera bisa mengusut, dan tak ragu menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab. Tim harus membangun trust (kepercayaan) kepada publik atas kinerjanya," kata Herlambang.

Menurutnya, insiden di Kanjuruhan tidak bisa dipandang secara kasuistik dan diselesaikan ala pemadam kebakaran. Herlambang mengatakan TGIPF mesti memberikan rekomendasi untuk reformasi total Polri.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai waktu satu bulan bagi TGIPF bekerja terlalu lama.

Menurutnya, tim hanya perlu mengurai dan menyatukan potongan-potongan fakta yang sudah ada.

"TGIPF tinggal mengurai potongan-potongan puzzle data yang sudah tersedia. Jadi harusnya bisa lebih cepat bekerja. Kurang dari sebulan," jelas dia.

Bertalian dengan itu, ia berpendapat keberadaan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, menurut Herdiansyah, Amali juga jadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.

Kemudian, kata Herdiansyah, kunci utama dari hasil hasil TGIPF ini ada di tangan Presiden Jokowi. Sebab, TGIPF merupakan keputusan politik presiden dan memberikan rekomendasi kepada presiden.

Ia berharap Presiden mengevaluasi menyeluruh terhadap Polri, PSSI, dan Menpora. Herdiansyah pun menegaskan jika TGIPF gagal mengungkap kebenaran kasus, wajah pemerintah bisa tercoreng.

"TGIPF itu kan keputusan politik Presiden. Bukan pro justicia. Kalau soal TGIPF, itu pertaruhan kepercayaan publik terhadap presiden. [Jika gagal] pasti mencoreng wajah pemerintah," katanya.