Ada Demo Soal Lukas Enembe Saat Aksi Buruh di Patung Kuda

CNN Indonesia
Rabu, 12 Okt 2022 14:15 WIB
Mahasiswa dari forum Peduli Pembangunan Tanah Papua menuntut Lukas Enembe segera menyerahkan diri ke KPK untuk menuntaskan kasus hukum.
Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: Detikcom/Andhika Prasetia)
Jakarta, CNN Indonesia --

Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peduli Pembangunan Tanah Papua meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10), tak berselang lama ketika ribuan buruh menggelar demonstrasi. Massa aksi membawa spanduk berisi tuntutan 'KPK RI segera menangkap dan mengadili Gubernur Papua Lucas Enembe secara hukum yang berlaku di negara Indonesia'.

"Kami meminta ini adalah murni kasus hukum, sehingga kami meminta Lukas berjiwa besar datang ke KPK RI, menyampaikan kalau memang itu benar atau salah buktikan," ujar Charles Kossay di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Charles, tidak ada pembangunan yang berarti di tanah Papua selama pemerintahan Lukas. Ia juga menyoroti dalih Lukas yang sakit.

Ia menilai Lukas masih dalam keadaan sehat karena masih dapat bepergian ke luar negeri, bermain judi, dan menerima tamu di rumah.

"Saya pikir Pak Lukas dia sakit ke luar negeri dan main judi bisa. Datang ke KPK memberikan keterangan tidak bisa. Selama ini kami lihat kediaman pak Lukas banyak tamu datang ketemu dengan beliau artinya itu masih sehat," tuturnya.

Diketahui, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK.

Namun, sampai saat ini KPK sulit memeriksa Lukas karena ia dua kali absen panggilan baik sebagai saksi maupun tersangka. Ia berdalih masih menderita sakit.

Karenanya, KPK berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua agar dapat memeriksa Lukas.

Lukas pun telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Papua.

(pop/tsa)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER