Walhi & Auriga: Lahan Kelola RI 92 Persen Korporasi, 8 Persen Rakyat

CNN Indonesia

Rabu, 26 Okt 2022 15:00 WIB

Laporan Walhi dan Auriga mengungkap banyak lahan yang dikelola rakyat di Indonesia tapi diserobot oleh korporasi. — Ilustrasi rakyat hanya kuasai sedikit lahan di Indonesia. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia --

Wilayah kelola lahan di Indonesia dilaporkan menunjukkan ketimpangan dengan alokasi terhadap korporasi jauh lebih besar dibandingkan untuk rakyat.

Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga, korporasi tercatat mengelola 92 persen lahan, sementara rakyat hanya 8 persen.

Sebagai informasi, laporan itu berjudul 'Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi'. Dikeluarkan pada September 2022. Adapun metode yang digunakan adalah identifikasi dan analisis data dari berbagai kementerian/lembaga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang diberikan kepada korporasi seluruhnya seluas 36,8 juta hektare. Di sisi lain, yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektare," dikutip dari laporan tersebut pada Rabu (26/10).

"Dengan demikian, 92 persen alokasinya kepada korporasi, dan hanya 8 persen kepada rakyat," sambungnya.

Lihat Juga :

Aktivis Bentangkan Banner 'Lawan Deforestasi' di Danau Toba

Rincian dari seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan itu, 19 juta hektare diberikan kepada konsesi logging, 11,3 juta hektare kepada konsesi kebun kayu, 0,5 juta hektare untuk izin pinjam pakai kegiatan pertambangan, dan 6 juta hektare yang dilepaskan untuk perkebunan sawit.

Sementara itu, mereka menilai luasan lahan yang dikuasai rakyat perlu dicek lagi. Sebab, realitasnya, banyak lahan kelola rakyat diserobot juga oleh korporasi.

Mereka memberi contoh yakni ruang yang dibuka oleh hutan tanaman rakyat (HTR) pada praktiknya malah digunakan untuk pemenuhan kayu bagi industri pulp & paper.

"Makin banyak suara, terutama dari Sumatera," ujarnya.

Lebih lanjut, wilayah kelola rakyat (WKR) yang secara empirik dikelola oleh rakyat juga capaiannya masih rendah. Sebagai informasi, dalam sistem administrasi perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), alokasi tersebut tercatat ada enam jenis.

Keenam jenis itu yakni hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKm), kemitraan kehutanan (KK), hutan tanaman rakyat (HTR), izin pemanfaatan perhutanan sosial (IPPS), dan hutan adat.

"Sejauh ini, alokasi terhadap keenamnya baru mencapai 2,7 juta hektare," ucapnya.