ANALISIS

RKUHP Cacat Prosedural, Masyarakat Tak Tahu Isi Draf Final

CNN Indonesia
Kamis, 01 Des 2022 11:07 WIB
DPR dan pemerintah telah menutup akses masyarakat untuk mengetahui isi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tinggal selangkah lagi disahkan. Ilustrasi demo RKUHP. DPR dan pemerintah telah menutup akses masyarakat untuk mengetahui isi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tinggal selangkah lagi disahkan. Foto: CNN Indonesia /Andry Novelino
Jakarta, CNN Indonesia --

DPR dan pemerintah telah menutup akses masyarakat untuk mengetahui isi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal RKUHP hanya tinggal selangkah lagi disahkan.

DPR dikabarkan bakal mengesahkan RKUHP pada rapat paripurna terdekat, yakni pada tanggal 16 Desember 2022 mendatang.

Kendati begitu, keberadaan draf final dari RKUHP itu masih menjadi misteri. Banyak yang mengkritik DPR menutup-nutupi draf final dari RKUHP dari publik.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik hal ini, khususnya ihwal proses penyusunan RKUHP.

"Jadi memang banyak sekali yang musti dikritik dari prolegnas itu, mulai dari tidak partisipatif, dan drafnya kan sebetulnya sudah ada tapi memang masih kurang jelas yang disetujui yang mana," ujar Bivitri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/11).

Ia juga menyoroti RKUHP menjadi problematik lantaran pemerintah seakan terburu-buru dan terkesan menghalalkan segala cara agar RKUHP itu disahkan.

"Saya rasa banyak masalah di RKUHP ini karena pemerintah seakan terburu-buru untuk menyelesaikannya jadi, segala macam cara diterobos," ujarnya.

Bivitri juga tidak setuju soal sikap pemerintah yang seakan bertindak sebagai wasit dalam menyikapi perbedaan di publik yang diameteral.

Menurutnya, pemerintah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip rule of law dalam penyusunannya.

"Saya enggak setuju, tugas pemerintah bukan seperti wasit di antara golongan masyarakat, tapi tugas pembentuk hukum adalah berpegang kepada prinsip jadi bukannya seperti wasit antara dua atau sekian provinsi. Harusnya punya pegangan prinsip-prinsip rule of law," tegas Bivitri.

Bivitri juga menyinggung azas meaningful participation yang sebelumnya telah diputuskan oleh MK, menurut dia, dalam kasus RKUHP ini, hak publik susah untuk memenuhi hal tersebut.

"Kalau menurut MK sendiri partisipasi bermakna itu ada hak didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan jawaban atas pertimbangan terutama yang kedua ketiga ini kita harus kritik," ujarnya.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur pun menganggap penyusunan RKUHP ini sangat tergesa-tergesa.

"Jadi semakin terlihat bahwa tergesa-gesa itu adalah gambaran dari penyusunan RKUHP," ujar Isnur.

Isnur menekankan masyarakat berhak tahu perkembangan draf RKUHP itu agar publik juga bisa memberikan masukan di sana.

"Mana yang mau dibawa ke paripurna? masyarakat berhak tahu yang mana untuk memberi masukan apa yang akan diatur oleh masyarakat, nah ini kan kita enggak tahu jadi kalau azas meaningful participation tidak bisa dilakukan," katanya.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

RKUHP Tak Libatkan Partisipasi Masyarakat

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER