Eks KPU soal Dugaan Manipulasi Pemilu: Bawaslu Kerja atau Tidak?

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setelah muncul dugaan manipulasi dan intimidasi dalam verifikasi partai peserta pemilu 2024.

Dia bertanya-tanya tentang Bawaslu yang tak punya data mengenai pengawasan verifikasi di lapangan. Menurutnya, Bawaslu akan punya data tersebut jika benar-benar bekerja melakukan pengawasan.

"Kita juga mempertanyakan Bawaslu kita sebetulnya. Mereka bekerja atau enggak?" kata Hadar pada acara Political Show di CNN Indonesia TV, Senin (19/12).

Hadar menyampaikan KPU tidak membuka rapat pleno verifikasi tahap pertama. Dia menyebut penetapan verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota digelar secara tertutup.

Lihat Juga : LPSK Dorong KPUD Korban Dugaan Intimidasi Ajukan Perlindungan

Rapat pleno verifikasi faktual baru dibuka di tingkat nasional. Menurutnya, hal itu membuat celah manipulasi di tingkat daerah.

Menurut Hadar proses yang tertutup itu membuat Bawaslu hanya bisa memantau sebagian proses. Namun, hal itu tak akan terjadi jika Bawaslu tak hanya mengandalkan pengawasan pada rapat pleno.

"Kemudian terakhir baru dilakukan pleno dengan terbuka. Jadi, Bawaslu-Bawaslu ini juga tidak punya, kecuali Bawaslu betul-betul rajin dia lakukan pengawasan seperti yang dia rencanakan, dia ikut ke lapangan," ucap Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.

Sebelumnya, sejumlah anggota KPUD mengungkap tekanan KPU RI untuk meloloskan sejumlah partai. Mereka telah menyomasi KPU RI atas hal tersebut.

Sementara itu, Bawaslu justru menyangsikan dugaan itu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya belum menemukan dugaan itu.

"Terkait verifikasi, perintah kan tidak ada. Ini isu dari mana? Isu dari koran, apa, screenshot-nya tidak diberikan, tidak ditampilkan. Kemudian kita [bergerak] berdasarkan isu di lapangan begitu, kan tidak bisa," kata Bagja di sela-sela Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu, Jakarta, Selasa (20/12).

Lihat Juga : Analisis Dugaan Intimidasi KPU Masalah Serius, Bisa Cederai Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Kemudian saat hadir sebagai narasumber dalam di CNNIndonesia TV pada Rabu (21/12), Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan pihaknya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Mereka telah menemukan 99 pelanggaran dan menemukan 21 sengketa selama tahapan Pemilu Serentak 2024 berjalan.

Meski demikian, Totok mengatakan Bawaslu belum menemukan dugaan intimidasi terhadap anggota KPUD. Dia menyebut anggota Bawaslu di daerah tak mendapat laporan itu.

"Kalau yang dikatakan tidak ada penekanan kepada KPU, kami memang belum menemukan kalau itu. Kalau untuk penekanan, apakah kami tahu penekanan? Belum, sampai saat ini organ kita di bawah belum tahu ada penekanan KPU secara berjenjang," kata Totok dalam program CNN Indonesia TV, Rabu.

"Kalau soal pengawasannya, dengan semua daya yang ada telah melakukan itu di seluruh wilayah RI. Buktinya apa? Terakhir kami masih mediasi Partai Ummat," imbuhnya.

Lihat Juga : Idham Holik Dilaporkan ke DKPP soal Dugaan Intimidasi KPU Daerah