Surya Paloh: Reshuffle Proses Pematangan Politik, Prerogatif Presiden

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan hak sepenuhnya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengatakan tak akan mempermasalahkan kebijakan Jokowi lantaran menurutnya itu yang terbaik.

"Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Paloh di kantor pusat DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2).

"Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, ini lah, ya kita memang harus bisa pahami ini proses dalam pematangan dan kematangan dalam berpolitik," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Paloh juga mengakui dirinya telah bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ia menambahkan pertemuan itu terjadi relatif lama sekitar 80 menit. Ia mengaku tak melihat ada perubahan dalam pertemuan itu, Paloh menilai dirinya disambut baik oleh Jokowi saat itu.

Paloh sekaligus menegaskan sikap NasDem sebagai partai koalisi pemerintah adalah mendukung penuh pemerintahan Jokowi hingga 2024 mendatang.

"Jadi arti bagi NasDem memberi dukungan atas kepemimpinan beliau [Jokowi] ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat," ujar Paloh.

Adapun isu perombakan kabinet kembali mencuat ke publik belakangan ini. Terutama usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk maju di Pilpres 2024.

PDIP meminta agar Presiden Jokowi mengeluarkan menteri asal NasDem dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut PDIP, sikap NasDem sudah bertolak belakang dengan Jokowi.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan juga tak membantah ada soal reshuffle kabinet menjelang Pilpres 2024. Terlebih lagi, isu reshuffle menguat seiring akan datangnya Rabu Pon yang bertepatan dengan Rabu tanggal 1 Februari 2023.

Rabu Pon adalah hari pasaran dalam penanggalan Jawa. Jokowi beberapa kali membuat kebijakan strategis, termasuk reshuffle kabinet pada tanggal tersebut.