LHKPN Jumbo, Permohonan Rafael Mundur PNS Bisa Ditunda

Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak sekaligus orang tua dari penganiaya putra petinggi GP Ansor, telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menonaktifkannya untuk diperiksa Inspektorat Jenderal terkait dugaan harta kekayaannya yang jumbo dan tak terlapor ke dalam LHKPN. Dugaan harta jumbo itu terkuak karena viral gaya hidup dan kepemiiikan kendaraan mewah Mario usai kasus penganiayaan.

Belakangan muncul surat terbuka dari Rafael yang menyatakan dirinya mengajukan pengunduran diri dari status aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Hal itu ia sampaikan dalam surat yang beredar. Surat tersebut kemudian dibenarkan oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo.

"Benar, per hari ini (minta mundurnya)," kata Yustinus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/2).

Kendati demikian pada Jumat tersebut, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi belum menerima surat pengunduran diri dari Rafael.

"Meskipun surat terbuka pengunduran diri Sdr. RAT sudah beredar di publik, secara resmi Direktorat Jenderal Pajak belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Demikian. Terima kasih atas bantuannya dalam menjelaskan kepada masyarakat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dikonfirmasi terpisah.

Lihat Juga : Sebelum Viral, Kemenkeu Sudah Lama Curigai Harta Jumbo Rafael

Namun, sejumlah pihak menilai Rafael sebaiknya tak diterima dulu pengunduran dirinya oleh Kemenkeu karena masih harus diperiksa soal dugaan harta jumbo dan asal dia memperolehnya. Apalagi, PPATK ternyata sudah mencium gelagat indikasi transaksi aneh Rafael sejak 2012, dan KPK sudah pernah mengirim surat ke Itjen pada 2020 silam.

Salah satunya eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap yang menyarankan Kemenkeu tak menerima surat pengunduran diri Rafael. Eks Ketua Wadah Pegawai KPK itu menilai pengunduran diri Rafael itu bila dikabulkan bisa jadi 'jalan' lolos dari pemeriksaan Itjen Kemenkeu soal harta kekayaannya.

"Saran saya jangan terima pengunduran dirinya. Sebab, bisa dijadikan alasan itjen tidak bisa mengusutnya karena bukan ASN lagi," ujar Yudi dalam akun Twitter-nya.

Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu, penegak hukum masih bisa melakukan pemeriksaan terhadap Rafael. Namun, dirinya meyakini inspektorat merupakan pihak pertama yang harus menyelidiki. Yudi lalu mencontohkan kasus sidang etik yang tak jadi dilaksanakan KPK terhadap Eks Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar lantaran sudah tak menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Contoh mundur, akhirnya dijadikan alasan tak bisa diadili etiknya," ujar Yudi.

Lihat Juga : PPATK Temukan Indikasi Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo

Peraturan BKN

Seorang PNS yang mengundurkan diri tak bisa begitu saja dikabulkan instansi. Ada sejumlah hal yang membuat PNS itu dikabulkan atau tidak pengunduran dirinya.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Mengundurkan diri adalah salah satu cara dari 10 metode pemberhentian PNS yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan BKN tersebut.

Secara spesifik aturan mengenai pemberhentian PNS karena permintaan sendiri itu diatur lebih lanjut teknisnya dalam Pasal 5 Peraturan BKN tersebut.

Permohonan pengunduran diri dari PNS itu diatur di sana bisa ditunda, bahkan ditolak.

"Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas," bunyi Pasal 5 ayat 2 Peraturan BKN 3/2020 soal penundaan permohonan pengunduran diri.

Sedangkan untuk penolakan permohonan pengunduran diri PNS diatur pada Pasal 5 ayat 6 Peraturan BKN 3/2020. Ada enam kondisi yang membuat permohonan pengunduran diri seorang PNS seperti Rafael tak dapat diterima.

Rinciannya adalah pertama, 'sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan'. Bagi yang sedang dalam proses peradilan itu diatur pada Pasal 7 yakni keadaan pada saat PNS tersebut ditetapkan sebagai tersangka baik ditahan maupun tidak pada tingkat penyidikan.

Kemudian pada huruf b Pasal 5 ayat 6 diatur PNS ditolak pengunduran dirinya karena terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, huruf c, sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;

Huruf d, sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lalu huruf e, sedang menjalani hukuman disiplin.

Terakhir yaitu huruf f, seorang PNS bisa ditolak pengunduran dirinya karena alasan lain menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Lihat Juga : Eks Penyidik KPK Sarankan Kemenkeu Tak Terima Undur Diri Rafael

Baca halaman selanjutnya soal pemecatan PNS oleh Jokowi

Selain mengundurkan diri, seorang PNS pun bisa diberhentikan dari posisi sebagai abdi negara karena sembilan kondisi lain seperti yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Untuk pemberhentian tidak hormat dilakukan berdasarkan usul Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK, atau dari PPK kepada Presiden RI (Pasal 18).

Lihat Juga : BKN: Tak Ada Kesewenangan Jokowi Bisa Pecat PNS

Kewenangan pemecatan oleh Presiden itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Dalam PP yang diteken pada 28 Februari 2020 itu, Presiden RI berwenang melakukan promosi, mutasi, atau pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah apabila terdapat pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Sesuai ketentuan Pasal 3 dalam PP tersebut menyatakan, presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Presiden juga dapat mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga, sekretaris jenderal, gubernur, dan bupati, wali kota. Ketentuan ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain.


Sementara dalam Pasal 3 ayat (7) yang menjadi aturan tambahan dalam beleid tersebut menyatakan, pendelegasian kewenangan dapat ditarik kembali oleh presiden. Hal ini dilakukan apabila terjadi dua kondisi yakni pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Lihat Juga : Jokowi Bisa Cabut Promosi, Mutasi, dan Pemecatan PNS