Kemenkes Sebut Draf RUU Kesehatan Sudah Dikirim DPR ke Pemerintah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi mengirimkan draf RUU Kesehatan kepada pemerintah untuk dibahas bersama.

RUU Kesehatan itu sebelumnya disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna pada 14 Februari lalu.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan lewat pemberian draf itu, maka secara resmi proses partisipasi publik akan dimulai.

Ia lantas memastikan baik pemerintah dan DPR akan menghimpun masukan dan aspirasi dari masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai forum.

"Dari sisi pemerintah, Presiden telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR," kata Syahril dikutip dari situs resmi Kemenkes, Jumat (10/3).

Lihat Juga : Desak RUU PPRT, Koalisi Sipil Ancam Menginap 3 Hari di Depan DPR

Syahril menerangkan sejumlah menteri lain yang ditunjuk dalam pembahasan RUU Kesehatan ini di antaranya adalah Mendikbudristek, MenpanRB, Mendagri, Menkeu, dan Menkumham.

Selanjutnya Menkes Budi akan mengkoordinasi penyusunan Daftar Isian Masukan (DIM) RUU bersama dengan menteri lain yang ditunjuk dan kementerian/lembaga terkait.

Beberapa kementerian itu adalah Kemenko PMK, Kemenaker, KLHK, BPOM, BKKBN, dan BNPB.

Selain itu, Syahril menyatakan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) akan dilibatkan dalam proses partisipasi publik melalui berbagai kegiatan.

Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan baik dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, CSO dan organisasi lainnya, baik secara luring maupun daring," lanjutnya.

Pemerintah menurutnya akan menyelenggarakan partisipasi publik yang bermakna sehingga hak publik untuk didengar, hak publik agar masukannya dipertimbangkan, dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan dapat diakomodir dalam pembahas RUU ini.

"Partisipasi publik yang luas sangat diperlukan mengingat RUU ini akan memicu reformasi di sektor kesehatan kita sehingga layanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, murah dan akurat," kata Syahril.

"RUU ini juga diharapkan akan mengatasi problem klasik seperti kurangnya dokter umum dan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan yang masih sulit, gizi buruk serta layanan kesehatan yang tidak sesuai," imbuhnya.

Lihat Juga : Nasdem NTT Respons Viktor Laiskodat Tak Maju Pilgub 2024: Itu Hal Baik