Sengkarut PPDB 2023: Orang Tua Bingung, Anak Stres
Sejumlah orang tua mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 yang harus diikuti anak-anaknya untuk masuk sekolah negeri.
Sejak beberapa tahun lalu pemerintah pusat telah menetapkan pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring (online) di masing-masing daerah dengan skema utama zonasi dan jalur lain seperti afirmasi maupun prestasi.
Namun, kebingungan selalu terlihat di kalangan orang tua maupun calon siswa terkait pelaksanaan PPDB untuk mendapatkan kursi di sekolah yang diinginkan.
Pada gelaran PPDB 2023/2024 di lingkungan DKI Jakarta salah satu orang tua yang mengeluh bingung adalah Maya.
"Saya bingung dan tidak mengerti akan cara dan aturan yang sangat rumit di PPDB ini," kata Maya saat ditemui CNNIndonesia.com, Rabu (21/6).
Anaknya sudah mengikuti PPDB jalur akademik di SMAN 68 Jakarta, namun terlempar alias tak bisa masuk. Padahal, dia merasa nilai akademik di rapor anaknya tidak buruk. Sementara, anak yang mempunyai nilai akademik di bawah anaknya lolos.
Anaknya pun mencoba jalur afirmasi. Namun, hasilnya sama. Padahal, kata dia, anaknya pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang seharusnya menjadi prioritas.
Harapan terakhirnya adalah lewat jalur zonasi. Dia tinggal di Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, satu wilayah dengan sekolah yang didaftarkan anaknya.
Maya mengaku sempat optimistis anaknya akan lolos PPDB. Sebab, jarak dari rumahnya ke SMAN 68 dekat. Namun, saat mendaftar, secara otomatis dia masuk ke prioritas tiga.
Maya kembali bingung karena anak temannya yang mendaftar di sekolah yang sama masuk prioritas dua lewat jalur zonasi tersebut. Padahal, jarak rumah dia lebih dekat ke SMAN 68 dibandingkan dari sekolah itu ke rumah temannya.
"Saya RW 03 dan teman saya RW 04 dan 05," kata dia.
Akibat kebingungan, Maya mengadukan kasus sengkarut PPDB anaknya ke posko yang disediakan Pemprov DKI. Saat ditemui pada Rabu siang itu, Maya mengaku belum juga mendapat titik terang.
Maya ketar-ketir jika anaknya tak lolos jalur zonasi. Dia tak bisa membayangkan harus menyekolahkan anaknya di SMA swasta.
Saat ini Maya merupakan orang tua tunggal dari tiga anak yang masih harus mengenyam bangku sekolah. Maya juga tak mempunyai penghasilan tetap.
Maya mengaku pesimistis dengan program PPDB Bersama. Selain kuota yang tersedia sedikit, Maya juga tak menemukan SMA swasta terdekat yang bekerja sama dengan Pemprov untuk program tersebut.
"Semakin bingung saya. Sementara saya single parent dan sudah tidak bekerja. ketiga anak saya adalah anak yatim. Dua anak saya [lainnya] masih SD naik ke kelas 4 dan kelas 6," ujarnya.
"Ini bukan berat doang, pake banget [beratnya]," lanjutnya lagi.
PPDB Bersama adalah program Dinas Pendidikan DKI dengan sejumlah SMA/SMK swasta untuk menampung calon peserta didik yang tidak lolos PPDB sekolah negeri.
Calon peserta didik yang lolos program PPDB Bersama tetap dibiayai oleh pemerintah, baik untuk uang pakal maupun biaya operasional (SPP) setiap semesternya.
Maya bukan hanya bingung, dia juga sedih karena anaknya terlihat frustasi dengan ketidak jelasan nasibnya imbas sengkarut PPDB ini.
"Menyulitkan dan bikin mental anak rusak karena udah nilainya bagus, tapi enggak dapat sekolah. Teman-temannya yang nilainya gak bagus tapi dapat sekolah," ujar dia.
Lihat Juga : |