Merah Tebal Rapor Polri Usai Diterpa Badai Sambo, Teddy dan Kanjuruhan

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengamini kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa telah membuat kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis.

"Tetapi kesungguhan dan ketegasan Kapolri dalam menuntaskan kasus-kasus tersebut cukup memulihkan kepercayaan publik," ucap dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Poengky juga melihat masih ada masyarakat yang tak puas dengan kinerja Korps Bhayangkara. Kata dia, setidaknya ada lebih dari 3.000 pengaduan yang diterima Kompolnas tiap tahunnya terkait penegakan hukum.

"90 persen mengeluhkan kinerja reserse dan 75 persen di antaranya mengeluhkan pelayanan buruk penyidik, mayoritas penyelesaian kasus yang terkatung-katung," ucap dia.

Poengky menuturkan sebagai sebuah institusi, Polri memiliki tugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum demi terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Merujuk pada tugas tersebut, anggota kepolisian akan selalu bersinggungan dengan masyarakat. Bahkan, bisa dikatakan selama 24 jam.

Dengan demikian pimpinan dan personel Polri memang dituntut untuk selalu bisa memuaskan hati masyarakat.

Lihat Juga : Aremania dan Keluarga Korban Gelar Aksi Tolak Renovasi Kanjuruhan

Namun, diakui Poengky, sebuah kasus yang viral di masyarakat lebih cepat direspons oleh Polri. Poengky pun mengkritisi hal ini.

"Jangan sampai respons cepat ketika kasus viral. Di sisi lain, viralnya kasus belum tentu sesuai fakta. Tapi yang pasti sudah ada trial by the social media," ujarnya.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuat publik serta media bisa turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap Polri. Karenanya, pimpinan dan anggota Polri harus bisa bertugas secara profesional dan jangan sampai melukai hati masyarakat.

Tak hanya itu, Polri juga dituntut untuk lebih responsif dalam merespons laporan ataupun pengaduan masyarakat. Jangan sampai, masyarakat yang merasa tak puas, justru untuk memviralkan kasusnya ke media sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh internal Polri juga harus lebih tegas dan proaktif. Jika sudah ada laporan, maka sudah sepatutnya untuk segera ditindaklanjuti.

"Misalnya kalau anggota diduga melakukan tindak pidana, segera diproses pidana. Jangan hanya diproses disiplin atau etik. Karena tidak memberikan efek jera dan justru melukai hati masyarakat," tutur Poengky.

"Kompolnas percaya Polri semakin lama akan semakin baik, apalagi berdasarkan Grand Strategy Polri, di tahun 2025 Polri sudah harus menjadi organisasi kelas dunia (world class organization)," sambung dia.

Terpisah, anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro tak terlalu mempermasalahkan soal hasil survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Sebab, hasil survei tergantung pada metode dan juga responden.

Namun dalam pandangan Ombudsman, Polri sebagai entitas penyelenggara layanan publik, bertanggung jawab memberikan pelayanan yang prima serta sesuai standar layanan yang baik dan berkualitas.

Lihat Juga : Kapolri Minta Pembuatan SIM Dievaluasi: Jangan Ujungnya di Bawah Meja

"Catatan Ombudsman, kepolisian masih sering menunda pelayanan (penundaan berlarut), khususnya dalam penanganan laporan di Reskrim/Reskrimsus dan tahap sidik (penyidikan) serta lidik (penyelidikan)," ucap dia.

Johanes menyampaikan ke depannya Polri harus lebih responsif dan terbuka dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Rentetan masalah yang menimpa Polri, kata dia, juga sudah semestinya dianggap sebagai sebuah pembelajaran.

"Kasus Sambo dan Teddy Minahasa harus jadi pembelajaran Polri dalam memilih pemimpin disertai dengan profesionalitas dalam pengawasan dan penegakan hukum dan etik," ucap Johanes.

"Dari kasus itu, Polri harus selektif dalam memilih pimpinan di jajarannya. Kalau perlu mendengarkan aspirasi publik," lanjutnya.