Polda Metro Bantah Intimidasi Pentas Teater Butet di TIM

Polda Metro Jaya merespons soal dugaan intimidasi atau pelarangan terhadap seniman Butet Kartaredjasa berbicara terkait politik dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengimbau kepada publik untuk melihat suatu peristiwa dengan utuh sesuai peraturan perundang-undangan.

"Mari kita sama-sama melihat suatu peristiwa dengan utuh sehingga penjelasan ini bisa dapat diterima oleh masyarakat," kata Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mapolsektro Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/12) petang.

Pihaknya pun membantah soal dugaan intimidasi seperti kabar yang tersebar pada hari ini. Trunoyudo mengatakan kepolisian bergerak berdasarkan aturan yang berlaku terhadap setiap kegiatan umum masyarakat.

"Ada aturannya. Kemudian pascaterbit surat izin, tentunya ada kewajiban Polri untuk melakukan pengamanan," ujar Trunoyudo.

Lihat Juga : Mobil Polda Metro Tinggalkan Apartemen Firli Bahuri di Jaksel

Pada kesempatan itu, Wadirintelkam Polda Metro Jaya AKBP Miko Indrayana mengatakan dari panitia pementasan itu sebelumnya memasukkan permohonan izin untuk kegiatan yang digelar di TIM pada 1 dan 2 Desember. Selanjutnya, kata dia, izin itu diberikan merujuk pada peraturan yang berlaku yang memerlukan surat izin kepolisian.

"Kita melaksanakan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2017," kata Miko.

Permohonan dari pihak panitia penyelenggara yakni Kayan Production itu, kata Miko, masuk pada 8 November 2023.

Miko mengatakan segala persyaratan telah dipenuhi pihak panitia.

"PT Kayan juga membuat surat pernyataan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan," kata dia.

"Dan tadi disampaikan bahwa dalam pelaksanaan proses kegiatan permohonan izin tersebut tidak mendapatkan Intimidasi dari pada pihak kepolisian," tegasnya yang juga menambahkan surat izin kegiatan itu terbit pada 13 November 2023.

Kapolrestro Jakpus Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan setelah surat izin itu terbit, personelnya pun mengikuti peraturan yang mengharuskan ada pengamanan terhadap kegiatan tersebut agar berlangsung dengan baik. Apalagi, kata dia, acara itu disaksikan sejumlah pihak VIP termasuk kontestan Pemilu 2024.

"Acara tersebut juga dihadiri oleh cawapres yang sah berdasarkan surat keputusan dari KPU, maka pengamanan VVIP diterapkan," kata Susatyo seraya menegaskan tetap juga berkoordinasi dengan keamanan kawasan TIM.

Lihat Juga : Polri Bantah Larang Butet Bicara Politik Saat Pentas di TIM Jakarta

Pada kesempatan tersebut, kepolisian juga menghadirkan panitia dari pentas teater yang menampilkan Butet, Kayan Production, pada 1-2 Desember 2023 di kawasan TIM.

Perwakilan dari Sekretariat Kayan Production, Indah, di kantor polisi itu mengaku dirinyalah yang kala itu mengurus surat-surat pementasan teater ke kepolisian. Dia pun mengklaim tak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut. Dia tak menjelaskan lebih lugas surat pernyataan administrasi yang dimaksud Butet sebagai dugaan intimidasi dan pelarangan bicara politik saat pementasan.

"Tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut gitu aja," katanya.

Perwakilan dari Sekretariat Kayan Production, Indah. (CNN Indonesia/Patricia Diah)

Lihat Juga : Draf RUU DKJ: Gubernur-Wagub Jakarta Ditunjuk & Diberhentikan Presiden

Sebelumnya Butet Kartaredjasa mengaku dilarang memuat unsur politik dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan. Pentas tahunan ke-41 itu diadakan Forum Budaya Indonesia Kita di kawasan budaya yang di bawah naungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Adapun tema yang diusung Butet dalam pentas tersebut adalah pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat.

Butet mengaku diperintah untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu.

"Jadi itu persyaratan administrasi sebelumnya tidak pernah ada sejak reformasi 1998. Itu jaman orde baru saja seperti itu," kata Butet kepada CNNIndonesia.com, Selasa siang

"Jadi staf saya mengurus perizinan kayak biasanya kali ini dilampiri itu dan aku harus tanda tangan," sambungnya.

Dalam surat yang dikirimkan Butet, tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, menggunakan atribut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan kegiatan politik lainnya.

Butet mengaku tidak tahu apakah surat pernyataan administrasi itu diminta oleh Polres atau Polsek. Meskipun demikian, dia pun tetap menandatangani surat tersebut dan tetap menyelenggarakan acara itu.

"Ya tetap tanda tangan saja bahwa nanti aku dituduh melanggar ya biar dia tangkap saya," ujar dia.

Dalam video pembukaan pentas yang dibagikan Butet, ia membuka pergelaran dengan menyinggung soal adanya surat tersebut.

"Keren, selamat datang Orde Baru," ujar Butet saat membuka pentas itu.

Lihat Juga : Butet Kartaredjasa Diduga Dilarang Bicara Politik dalam Gelaran Teater

Merespons hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara bersikap netral selama pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024.

Sandi lantas mempersilakan masyarakat untuk melaporkan anggota kepolisian yang memang mengintimidasi atau tidak netral terkait Pemilu 2024.

"Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan, apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak sejalan silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai," ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/12) siang.

Lihat Juga : ANALISIS Saling Sentil Main Curang saat Bawaslu Tak Bertaji di Pemilu 2024