Sorot Serangan Personal di Debat Capres, Pembelaan Jokowi ke Prabowo?

Presiden Joko Widodo menilai debat calon presiden pada Minggu (7/1) lalu tidak mendidik karena serangan yang dilakukan bersifat personal. Jokowi bahkan meminta KPU mengevaluasi format debat Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan saling serang dalam debat sebagai hal yang wajar asalkan serangan itu menyangkut kebijakan maupun visi, bukan personal. Ia menilai saling serang personal dalam debat justru mengaburkan gagasan para capres.

"Saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," ujarnya.

Dalam debat ketiga Pilpres 2024 itu, tiga capres yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo beradu gagasan mengenai isu pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Debat Ketiga Pilpres Tak Edukatif: Saling Serang Personal

Saat itu, Prabowo paling banyak diserang oleh Anies dan Ganjar, terutama menyangkut isu pertahanan. Sejak 2019 hingga kini, Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

Baik Anies maupun Ganjar sama-sama membeberkan data pertahanan yang mereka punya. Mulai dari belanja alutsista Kementerian Pertahanan, kesejahteraan prajurit TNI, hingga indeks pertahanan Indonesia menurun.

Saat didesak menjabarkan data-data tersebut, Prabowo tidak memberikan data tandingan. Dia justru mengajak bertemu di lain kesempatan karena penjelasan terkait hal itu membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Jokowi dinilai berlebihan

Ketua Centra Initiative Al Araf menilai pertanyaan yang diajukan oleh Ganjar dan Anies kepada Prabowo lebih substantif, bukan bersifat personal. Dia berpendapat seharusnya Prabowo bisa menjawab semua pertanyaan itu.

Dia menjelaskan keterlibatan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang disebut ordal atau orang dalam dalam pengadaan alutsista seharusnya bisa diklarifikasi oleh Prabowo.

Begitu pun terkait permasalahan etik. Al Araf mengingatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memutuskan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik dalam putusan perubahan batas usia capres-cawapres.

Namun, berkat perubahan itu, calon wakil presiden pendamping Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka dianggap diuntungkan dan bisa lolos pendaftaran.

Lihat Juga : Mahfud Soal Jokowi Dianggap Bela Prabowo: Biar Publik Menilai

Selanjutnya terkait kepemilikan tanah Prabowo, Al Araf berpandangan hal itu juga bukan pertanyaan personal. Sebab, yang ditanyakan oleh Anies menyoroti adanya gap antara kekayaan atasan dengan kesejahteraan prajurit.Terlebih, Prabowo selain capres juga pejabat publik yang kekayaannya perlu diketahui oleh publik.

Adapun pertanyaan Ganjar mengenai data pertahanan dan alutsista, menurut Al Araf, justru penting. Semua masyarakat berhak tahu. Apalagi, yang ditanyakan bukan termasuk informasi yang dikecualikan jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Pak Jokowi berlebihan kalau melihat perdebatan kemarin sangat personal. Justru debat kemarin itu lebih dinamis dan substansial," kata Al Araf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/1).

Al Araf berpandangan Prabowo harus mengevaluasi diri. Dia menyarankan Prabowo agar lebih baik lagi persiapan untuk debat.

"Pak Prabowo sendiri yang salah karena tidak bisa menyiapkan data, gagasan, ide, yang kemudian bisa menjawab pertanyaan Ganjar dan Anies. Jangan salahkan orang lain bertanya ke pak Prabowo, salahkan pak Prabowo tidak bisa menjawab itu," ujarnya.

Penilaian serangan pribadi yang aneh

Pengamat Politik dari Universitas Andalas Asrinaldi juga tidak melihat serangan pribadi dalam debat capres tersebut. Apa yang didebatkan sesuai dengan tema yang ditentukan oleh KPU.

"Aneh juga kalau tidak dikuasainya substansi debat oleh capres dianggap serangan pribadi, karena yang ditanyakan adalah data dan fakta terkait dengan tema yang diperdebatkan di hadapan publik," kata Asrinaldi, Rabu (10/1).

Dia mengatakan isu kekayaan yang dipertanyakan Anies juga sudah pernah ditanyakan langsung oleh Jokowi ketika debat dengan Prabowo pada Pilpres 2019.

"Mestinya ini yang diklarifikasi dan dijelaskan dengan data dalam debat kemarin oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Lihat Juga : KPU Respons Kritik Jokowi Debat Pilpres Tak Edukatif & Serang Personal

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat justru balasan Prabowo pada Anies yang menyiratkan serangan personal. Dalam debat itu, Prabowo mengatakan bahwa Anies tidak berhak bertanya soal etika.

"Tetapi itu perlu dimaklumi karena kondisi debat yang memang tidak bisa dijaga batasannya terlalu kuat," ujarnya.

Dedi melihat pernyataan Jokowi sebagai Presiden cukup tendensius. Dia berpendapat, sebaiknya Presiden memberi komentar yang ditujukan ke penyelenggara pemilu sebagai catatan, bukan ke peserta.

"Karena bisa dianggap lakukan pembelaan terhadap salah satu kandidat," tutur dia.

Jokowi mengatakan komentarnya terkait debat, termasuk usulan mengubah format debat, sebagai evaluasi untuk semua pihak, termasuk ketiga capres.

"Saya berbicara untuk ketiga calon, dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/1).

Jokowi kemudian menegaskan dirinya tidak membela salah satu paslon saja. Ia kembali menyatakan usulannya ke KPU itu ditujukan kepada semua peserta Pilpres 2024.

"Saya tidak berbicara [untuk] satu calon atau dua calon," ujarnya.

Foto: CNN Indonesia/ Agder Maulana

Baca halaman selanjutnya: Tidak Kuasai Data, Format Debat Diubah?

Pengamat politik Asrinaldi dan Dedi Kurnia Syah menilai debat capres tidak perlu diubah lagi formatnya. Dia menyebut KPU akan terlihat tidak profesional jika mengubah format debat karena mengikuti 'selera' presiden.

"KPU lembaga independen dan profesional dalam menyelenggarakan Pemilu. Apakah hanya karena tidak menguasai data, format debat diubah? Lalu seperti apa debat presiden tersebut? Justru dalam konteks ini masih biasa-biasa saja debatnya," kata Asrinaldi.

Lihat Juga : Mahfud: Mayoritas Warga Tak Anggap Debat Capres Serang Personal

Dia pun membandingkan debat kemarin dengan perdebatan calon presiden di negara-negara yang demokrasinya terbilang maju.

"Sungguh menarik dan mencerdaskan. Standar calon presiden memang harus tinggi dan menguasai masalah bangsa dan negara, paling tidak dalam konteks dasar. Kalau data saja tidak dikuasai, bagaimana mau mengambil kebijakan negara yang besar ini," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai usulan Jokowi itu bisa ditindaklanjuti oleh KPU dengan membuat rambu-rambu sebagai antisipasi agar kandidat menghindari hal-hal yang menyerang pribadi.

"Supaya debat fokus pada persoalan fundamental, substansial, esensial dan bisa mengedukasi masyarakat," kata Karyono.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, kata Karyoto, seharusnya Jokowi bukan hanya menyarankan hal itu saja. Dia mengatakan Jokowi seharusnya menyarankan hal yang sama ketika cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertanya dengan menggunakan singkatan kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dalam debat.

"Perlu juga rambu-rambu agar dalam mengajukan pertanyaan antar kandidat itu tidak mengajukan pertanyaan yang sengaja untuk menjebak," ujarnya.

"Seperti yang dilakukan oleh Gibran, putranya Pak Jokowi yang mengajukan ke Pak Muhaimin tanpa penjelasan. Perlu juga dong diatur supaya fair," imbuhnya.

Lihat Juga : Ucapan Anies soal Lahan Prabowo dan Alutsista Bekas Berujung Pelaporan

Terkait itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah merespons kritik Jokowi soal debat ketiga Pilpres 2024 yang dinilai tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.

Hasyim menegaskan pihak penyelenggara tidak berwenang untuk menilai substansi debat Pilpres 2024. Dia juga mengatakan debat capres dan cawapres tidak akan diubah.

"Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan, kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (9/1).