Tim Hukum Ganjar-Mahfud Laporkan Sekda Takalar, Bawaslu Akan Telusuri
Tim Hukum Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud Sulawesi Selatan melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Takalar, Muhammad Hasbi usai videonya viral yang diduga mengkampanyekan anak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, ke Bawaslu Sulsel.
Gibran adalah cawapres nomor urut 2 yang maju bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto--yang juga Menteri Pertahanan--di Pilpres 2024.
"Kami sudah masukkan laporan pengaduan terkait dengan adanya video yang viral di Kabupaten Takalar, dimana oknum ASN yang mengarahkan untuk memilih salah satu paslon," kata Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Andi Walinga di kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Rabu (17/1).
Menurut hasil pengamatan Tim Hukum Ganjar-Mahfud Sulsel, kata Walinga, perkataan Sekda Takalar tersebut diduga kuat terdapat unsur pelanggaran Pemilu.
"Itu sudah jelas, karena mengarahkan pilih, kalau anaknya Jokowi yang akan jadi wakil presiden, Prabowo yang presiden akan dijanjikan sebagai pegawai negeri. Dan ini sangat viral," ungkapnya.
Meski pihak istana, kata Walinga, telah membantah isu tersebut, pihaknya tetap melaporkan kasus ini ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran Pemilu. Pasalnya, menurut Tim Hukum Ganjar-Mahfud bahwa pihaknya merasa dirugikan dengan pernyataan Sekda Takalar Muhammad Hasbi.
"Jelas kami merasa dirugikan dengan adanya seperti ini. Kalau misalnya nanti kami kalah di pemilihan di Kabupaten Takalar, terpaksa ini acuan kami bahwa pernah ada seperti ini. Ini kan ratusan bahkan jutaan tenaga honor di sana," kata dia.
Sementara itu, anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Iwan Kurniawan menilai bahwa perbuatan Sekda Takalar, Muhammad Hasbi sudah masuk pada unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sehingga terjadi pelanggaran Pemilu atas apa yang dilakukan oleh seorang ASN.
"Semacam arahan dari sekda ini kan sebenarnya unsur TSM di dalam pelanggaran undang-undang kampanye itu terpenuhi. Terstruktur, sistematis dan massif," kata Iwan.
Terpisah, Sub Penanggungjawab pelanggaran Bawaslu Sulsel, Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya hanya menerima laporan administrasi dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud, lantaran melaporkan Sekda Takalar saat jam kerja telah tutup.
"Sebagaimana ketentuan kami di Perbawaslu yang menjadi dasar kami dalam menerima laporan bahwa penerimaan laporan itu di waktu jam kerja. Jadi diskusi tadi dengan salah satu tim yang akan melaporkan salah satu ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu Capres. Intinya kami terima secara administrasi saja dulu," kata Rahmat.
Laporan resmi akan diterima kata Rahmat pada Kamis (18/1) besok sebagai aturan Perbawaslu yang hanya menerima laporan di jam kerja.
"Nanti besok mereka kembali untuk melaporkan secara resmi dan akan kami berikan form-form yang sesuai yang diatur dalam ketentuan Bawaslu," ujarnya.
Bawaslu Telusuri Video Sekda Takalar
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan jajaran Bawaslu Kabupaten tengah menelusuri video beredar Sekda Takalar Muhammad Hasbi yang diduga mengampanyekan Prabowo-Gibran.
"Kami lakukan penelusuran dan sudah kami sudah periksa beberapa teman-teman, apakah ada hadir di acara itu, siapa dan bagaimana," kata Bagja di Jakarta Pusat, Rabu.
Bagja mengatakan Muhammad Hasbi nantinya bisa saja turut dimintai keterangan. Ia menyerahkan hal itu kepada Bawaslu Kabupaten Takalar.
"Biasanya ada teknik penelusuran ya, dari mulai bawah dulu baru kemudian Sekda-nya, atau Sekda dulu, tergantung teman-teman di tingkat kabupaten/kota," katanya.
Dalam video tersebar berdurasi satu menit, Sekda Takalar, Muhammad Hasbi terdengar membahas masalah tenaga pendidikan.
Kemudian di tengah pembahasan, Hasbi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjanjikan pengangkatan CPNS bagi tenaga pengajar dan program itu akan dilanjutkan capres-cawapres nomor urut 2 jika terpilih pada Pilpres 2024.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, Insya Allah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh. Guru-guru ini kurang," kata Muhammad Hasbi dalam rekaman video yang viral tersebut.
Belakangan, Hasbi membantah telah mengkampanyekan Gibran. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Januari 2023, saat memberikan sambutan pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar.
"Sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar," kata dia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (15/11).
Hasbi menuturkan acara itu dihadiri seluruh guru baik yang berstatus PNS, PPPK maupun honorer. Kemudian, dalam acara, ada sesi tanya jawab yang berkembang jadi diskusi.
Para guru honorer yang hadir saat itu, kata Hasbi mempertanyakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mengangkat mereka menjadi PPPK, sementara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai guru di Takalar.
"Jadi ada sorotan terhadap belum diangkatnya seluruh guru honorer. Jadi saya jelaskan mengenai postur APBD kita yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah," tuturnya.
Kemudian pada saat berdiskusi, Hasbi mengaku mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS di masa akan datang.