Sengkarut Nasib IKN Sepeninggal Jokowi

Partai NasDem menilai bahwa IKN bisa dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur jika ke depannya belum bisa ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

Waketum NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan dengan mempertibangkan anggaran dan kondisi politik saat ini, serta menghentikan polemik tentang status IKN.

"Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administratif, infrastruktur dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang," kata Saan di Jakarta, Jumat (19/7)

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa jika IKN dialihkan menjadi ibu kota Kaltim, maka asetnya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia menilai bahwa biaya-biaya terkait IKN pun akan berasal dari Kaltim.

"Karena itu pikiran Partai NasDem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat, untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik, termasuk di elit bangsa ini," kata Rifqi.

PDIP usul IKN diisi gedung-gedung BUMN

Politikus PDIP Aria Bima turut mengusulkan IKN untuk diisi Kementerian BUMN RI agar tidak kosong, mengikut China yang memiliki wilayah khusus berisi gedung-gedung BUMN.

"Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengutip detikcom, Senin (21/7).

Aria tetap melihat IKN sebagai kawasan ekonomi. Ia kembali mengingatkan esensi terbentuknya IKN yang pada 2023 disepakati menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI.

"Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat," kata Aria.