Lab 45 Sayangkan Satsiber TNI Tak Dipimpin Perwira Bintang 2

CNN Indonesia
Kamis, 21 Agu 2025 16:04 WIB
Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium 45, Christian Guntur Lebang menyayangkan kebijakan validasi organisasi tidak menaikkan Satuan Siber (Satsiber) TNI untuk dipimpin perwira bintang 2. (ANTARA FOTO/ABDAN SYAKURA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium 45, Christian Guntur Lebang menyayangkan kebijakan validasi organisasi tidak menaikkan Satuan Siber (SatsiberTNI untuk dipimpin perwira bintang 2.

Satsiber TNI diketahui selama ini dipimpin oleh perwira bintang 1. Di sisi lain, beberapa waktu lalu, TNI baru melakukan validasi organisasi. Di antaranya, Korps Marinir, Korps Pasgat dan Kopassus kini dipimpin perwira bintang 3.

"Kita kemarin baru mendapatkan struktur baru TNI, saya menyayangkan Satsiber tidak dinaikkan jadi bintang 2," kata Guntur dalam Seminar Nasional Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045 di Jakarta, Rabu (20/8).

Guntur mengatakan TNI bisa menarik talenta-talenta terbaik siber jika satuan itu dipimpin perwira tinggi bintang 2.

Para perwira menengah yang ingin mendalami siber bisa melihat jalur karir yang jelas.

"Perwira menengah yang ingin mendalami siber, dia tahu. Nanti cara mereka naik sampai bintang tiga itu jelas, melalui kotama-kotama operasi siber," katanya.

Guntur mengatakan harus ada terobosan dan insentif bagi perwira-perwira TNI untuk mau mendalami siber sebagai bagian dari peperangan modern.

Jika tidak menaikkan Satsiber, Guntur mengusulkan Kogabwilhan bisa dijabat oleh perwira berlatar siber.

"Cara lain sebenarnya untuk menarik talenta siber ini di TNI adalah, mungkin nggak pemerintah memberikan Kogabwilhan kepada perwira berlatar elektronik. Jadi karena dia kan kunci dari operasi gabungan ya, medan siber ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai Indonesia membutuhkan kerangka besar terkait keamanan siber. Ia mengatakan perlu ada pembagian peran antara TNI, BSSN, Polri, BIN, maupun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Jadi sebenarnya harusnya ada satu dulu regulasi yang bahasa kasar membagi kamarnya lah. Pertahanan pasti punya TNI, tapi dijelaskan sampai mana levelnya, karena kalau nggak, pasti akan selalu jadi masalah, ini koordinasi di siapa nih?" katanya.

(fra/yoa/fra)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK