Dari Guru Hingga Bidan Angkat Suara soal Tunjangan Anggota DPR

Kekecewaan juga disampaikan Lia (45), seorang bidan. Ia merasa miris dengan gaji kecil tenaga kesehatan yang jauh dari layak, sementara anggota DPR memiliki pendapatan hingga Rp100 juta per bulan.

"Saya pribadi sebagai bidan, sebagai salah satu nakes, merasa miris sekali, sedih sekali. Sedangkan kami para nakes gajinya kecil sekali, tidak sebanding dengan biaya-biaya yang pernah kami keluarkan waktu kuliah," kata Lia.

Menurut Lia, kenaikan tunjangan DPR sangat berlebihan. Ia mengingatkan pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

"Saya kira jangan berlebihan lah ngasih tunjangannya (ke anggota DPR). saya pribadi minta perhatian pemerintah kepada kami para nakes kesejahteraannya," ujarnya.

Ia meminta pemerintah untuk menaikkan UMR, khususnya bagi tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah, alih-alih menaikkan tunjangan para anggota dewan.

"Saya mewakili para nakes mintanya selain UMR dinaikkan lagi, terutama nakes ya. Nakes tuh, terutama di rumah sakit pemerintahan mungkin gajinya kan kecil. Itu tolonglah hargai usaha kami, hargai keringat kami, jangan terlalu kecil gitu. Supaya kami bisa hidup sejahtera juga seperti yang lainnya," katanya.

Lihat Juga : Anggaran Tunjangan Guru Dipastikan Naik Jadi Rp274,7 Triliun

Lia (45), seorang bidan merasa miris dengan gaji kecil tenaga kesehatan yang jauh dari layak, sementara anggota DPR memiliki pendapatan hingga Rp100 juta per bulan. (CNN Indonesia/Kayla Nathaniel)

Lia juga menegaskan DPR tidak layak berbangga dengan tunjangan besar tanpa kinerja yang sepadan. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperhatikan kesejahteraan para nakes.

"Untuk DPR ya jangan berbangga dengan tunjangan yang sebegitu besar. Harusnya sih diimbangi dengan kinerja yang bagus, kinerja yang lebih baik lagi. Bapak Presiden yang terhormat kami tolong perhatikan kami para nakes, tolong perhatikan kesejahteraan kami para nakes."

Sementara itu, Celty, seorang tenaga ahli perencanaan menilai tunjangan rumah yang didapatkan anggota DPR hingga Rp50 juta hanya menciptakan kecemburuan sosial.

"Saya pikir dengan tunjangan Rp50 juta tersebut itu akan memicu kontra kepada kecemburuan masyarakat, khususnya di daerah Ibu Kota Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, dikarenakan dari masyarakatnya sendiri itu pun melihat hal ini menjadi sebuah kontra, yang mana masyarakat akan merasa paling diterbebani, karena gaji dari DPR dari masyarakat, terutama dari pajak masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Celty menyinggung iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3 persen yang wajib dibayar masyarakat. Menurutnya, program ini sangat tidak adil, sementara pemerintah justru memberikan tunjangan rumah ke para anggota dewan sampai Rp50 juta.

"Karena nilai Rp50 juta itu bukan kecil, dan itu termasuk besar sekali menurut saya," ujarnya.

Celty mengatakan kebijakan pemerintah dalam efisiensi anggaran  juga harus berlaku bagi pejabat, bukan hanya masyarakat.

"Karena saya rasa ketimpangan yang ada di antara masyarakat biasa dengan pejabat yang ada di sana itu gapnya terlalu tinggi. Sehingga perlu adanya pengkajian ulang terkait dengan pemasukkan dan pengeluaran dari masyarakat dan juga pejabat pejabat yang ada di sana," tuturnya.

Lihat Juga : ICW Datangi DPR Minta Aturan Gaji hingga Tunjangan Ratusan Juta Rupiah

Lebih lanjut, Fara (29), mahasiswa pascasarjana, menilai besarnya tunjangan para wakil rakyat semakin memperlihatkan DPR tidak berpihak pada rakyat.

"Tentu saya dan teman saya sangat tidak sepakat dengan adanya kebijakan ini ya. Simple saja, kita tidak ingin juga menjadi orang yang munafik ya. Bahwasannya di negeri Indonesia ini juga masih banyak rakyat yang perlu bantuan," kata Fara.

Fara mempertanyakan peran DPR yang disebut sebagai perwakilan rakyat. Ia mendorong pemuda untuk berpikir kritis dan menyuarakan hak-hak rakyat.

"Maka harusnya kita sebagai seorang mahasiswa dan pemuda disini mulai berfikir kritis. Yakinkah orang-orang yang dikatakan sebagai perwakilan rakyat ini benar-benar mewakili rakyat atau hanya untuk meraih kepentingannya sendiri? Betul, nah maka seharusnya inilah menjadi titik awal kita ya untuk menyuarakan apa yang harusnya menjadi hak kita," ujarnya.

Fara berharap suara rakyat tidak diabaikan. Ia meminta pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya segelintir elite.

"Maka di sini kita harus menyuarakan selagi memang kita bisa menyuarakan kebenaran itu. Karena yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan hingga suatu saat suara kita bisa terdengar sampai kepada mereka semua dan mereka pun harusnya malu dengan kebijakan-kebijakan yang sudah mereka berbuat," katanya.