6.418 Personel Gabungan Dikerahkan Antisipasi Demo di DPR Hari Ini

Sebanyak 6.148 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Gedung DPR/MPR dalam rangka mengantisipasi aksi demo pada Selasa (2/9).

"Di DPR: 6.148 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi.

Selain itu, kata Susatyo, pihaknya juga menyiagakan 885 personel di sekitar kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk mengantisipasi aksi demo di lokasi tersebut.

Seluruh personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Kata dia, pengamanan dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan pendekatan humanis.

"Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat," ucap dia.

Lihat Juga : ANALISIS Mampukah Pidato Prabowo Redam Gejolak di Masyarakat?

Susatyo mengimbau kepada massa untuk menggelar aksi unjuk rasa secara damai dan tertib. Massa dilarang bakar ban, rusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," tuturnya.

Sementara itu, terkait pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi masih bersifat situasional. Namun warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

"Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan membatalkan rencana demo hari ini, Selasa (2/9), karena menilai kondisi di Jakarta yang belum kondusif dan maraknya kericuhan.

Lihat Juga : Kerugian Imbas Perusakan Fasilitas Umum di DKI Saat Demo Tembus Rp50 M

Rencana aksi BEM SI Kerakyatan beredar di media sosial. Ada 11 tuntutan yang rencananya akan disuarakan dalam aksi besok, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset.

"Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan beberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu adalah tindakan yang jauh dari harapan kami," kata Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dihubungi, Senin (1/9) malam, dikutip dari detik.com.

Ikram mengatakan pihaknya akan tetap menggelar aksi lanjutan. Namun, belum diketahui kapan kepastiannya.

"Daripada itu kami memilih untuk mundur selangkah dan memastikan kalau tetap bakal ada aksi di waktu yang tepat guna tersampaikannya aspirasi dan keresahan ini dengan baik," ujarnya.