Warga Bandung Unjuk Rasa di Gedung DPRD Jabar, Sampaikan 10 Tuntutan

Puluhan orang berunjuk rasa di kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (4/9). Mereka merupakan massa dari warga Kampung Kota Bandung, yang terdiri dari Forum Dago Melawan, Forum Tamansari Bersatu, Forum Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan dan Rakyat Anti Penggusuran.

Massa membawa sejumlah poster yang berisi sejumlah tuntutan di antaranya, memprotes tindakan aparat yang dinilai represif dan adanya patroli di Kota Bandung.

Pada aksi kali ini, massa melakukan teatrikal dengan melempar beberapa bungkus plastik berisi sampah ke dalam Gedung DPRD Jabar. Pelemparan itu, merupakan bentuk kekecewaan massa atas apa yang terjadi saat ini di Indonesia.

"Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represifitas aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan," kata Angga, koordinator aksi.

Lihat Juga : ANALISIS Catatan untuk Para Elite Usai Demo Makan 10 Korban Jiwa

Angga mengatakan, massa meminta untuk menyerukan militer kembalikan ke barak dan hindari Jawa Barat dari militerisme.

"Jawa Barat harus anti-militerisme. Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi Polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.

Berikut 10 tuntutan aksi unjuk rasa:

1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja di setiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat di masa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme.

Lihat Juga : Penjarahan Rumah Uya Kuya hingga Sahroni Berpola, Apakah Ditunggangi?

Pantauan CNNIndonesia.com, tak terlihat adanya penjagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Meski begitu, pagar DPRD Jabar, masih dalam kondisi terkunci, dengan dilapisi pagar berduri.

Arus lalu lintas pun nampak normal. Tidak ada arus lalu lintas di depan Gedung DPRD Jabar yang ditutup atau dialihkan. 

Lihat Juga : ANALISIS Salah 'Garuk' Pemerintah Respons Gelombang Demo Rakyat