Dana Daerah Dipangkas, Komisi II DPR Minta Pemda Tak Boros Anggaran

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin berharap pemerintah daerah bisa lebih efektif dan efisien dalam menyusun program dan kebijakan menyusul pemotongan dana tranafer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Arse meyakini banyak potensi yang bisa digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Menurut Arse, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki tata kelola.

"Pak Prabowo [Presiden Prabowo Subianto] kan selalu bilang begitu. Lalu belanja juga sering bocor. Bagaimana itu tidak terjadi lagi," kata dia di kompleks parlemen, Kamis (9/10).

"Lalu kita perlu juga merasionalisasi, mengefektikan program dan kebijakan. Kebijakan dan program itu harus benar-benar yang memang dibutuhkan betul oleh masyarakat yang prioritas," imbuh Arse.

Politikus Partai Golkar itu menybut selama ini banyak program pemerintah daerah yang tak efektif dan hanya buang-buang anggaran. Misalnya, kata dia, ada daerah yang mendirikan pagar di antara kantor pemda.

"Ngapain itu antar kantor di sela-selanya harus ada pagar. Kan nambah biaya Itu, berarti perlu rasionalisasi perlu efektifikasi," kata Arse.

Selain menyusun kebijakan dan program yang efektif, Arse mengatakan ada banyak sumber pendapatan lain yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari optimalisasi BUMD hingga kerja sama dengan swasta melalui public private partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS).

KPS adalah bentuk kerja sama antara sektor publik (pemerintah) dan swasta untuk menyediakan layanan publik atau infrastruktur yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Jadi saya bilang kemarin itu masih banyak langkah yang bisa kita lakukan. Masih banyak jalan menuju Mekah dan dibalik kesulitan ada kemudahan. Tinggal pembacaan kepala daerah itu seperti apa terhadap daerahnya," kata Arse.

Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.

Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.