DPD RI Memihak PSSI dan Mendesak Menpora

Jakarta, CNN Indonesia -- Pascarapat dengar pendapat umum dengan PSSI, Komite III DPD RI mengungkapkan kesepahamannya dengan pengurus PSSI terkait surat pembekuan yang ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) awal pekan ini telah mengeluarkan putusan sela yang menunda pelaksanaan surat keputusan Menpora Nomor 01307 tentang sanksi administratif terhadap PSSI.

"Mendesak dan meminta Menpora untuk melaksanakan hasil PTUN Jakarta, meminta Menpora mencabut segera surat keputusan Menpora tentang sanksi administrasi berupa kegiatan PSSI, Keberadaan BOPI untuk dapat ditinjau ulang, dan dibuat secara resmi surat kepada Presiden Joko Widodo," kata Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood.

Pilihan Redaksi PSSI dan PT Liga Berkoordinasi Lanjutkan Kompetisi JK: Revisi Surat Pembekuan Usul Menpora Kemenpora: ISL Harus Tetap 16 Klub

Putusan tersebut menghimpun pendapat secara keseluruhan baik dari pihak DPD RI maupun PSSI dalam rapat tersebut. Bahkan, anggota DPD dari Kalimantan Selatan, Habib H Said Ismail mengungkapkan secara lugas bahwa desakan terhadap Menpora mencabut SK merupakan tindak lanjut untuk mendukung PSSI.

"Kami juga setuju untuk melakukan penggalangan opini publik. Kami bersama PSSI," ujar Senator dari Gorontalo, Abdurrahman Abubakar Bahmid.

Sementara itu, Senator dari Daerah Istimewa Yogyakarta Hafidh Asrom meminta dilakukannya pendekatan secara pribadi antara Kemenpora dan PSSI.

"Jangan sampai Kemenpora malu di depan masyarakat," kata Hafidh, "Kalau memang PSSI memiliki hal-hal yang dianggap negatif, kita evaluasi bareng-bareng."

Sehari sebelumnya, di Kantor Bappenas, seperti dikutip detik.com, Menpora Imam Nahrawi mengatakan dalam pertemuan antara PSSI, dirinya, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada awal pekan ini membicarakan tiga opsi.

"Opsi pertama, kita cabut pembekuannya (PSSI). Opsi kedua, kita libatkan FIFA, nantinya seperti apa, apakah dibentuk semacam Komite Normalisasi dan sebagainya," kata Imam, Selasa (25/5),"Ketiga, revisi SK dengan syarat gugatan di PTUN...Mereka harus mencabut gugatan ke PTUN dulu, baru kita cabut (SK pembekuan)."

JK, kata Imam, mendukung opsi yang ketiga serta tetap membiarkan Tim Transisi bertugas sebagai dewan pengawaas PSSI.

Imam pun meminta PSSI pun melakukan introspeksi terkait pengelolaan sepak bola nasional. Namun, dengan putusan sela PTUN, surat keputusan Menpora itu ditunda pelaksanaannya.

Baca fokus: Tarik Ulur Sepak Bola Indonesia (kid/kid)