"Pemilihan presiden baru FIFA bukan masalah paling penting untuk didebatkan dalam waktu-waktu ke depan," kata FIFpro, yang merupakan asosiasi dari kurang lebih 60 ribu pesepak bola di seluruh dunia.
"Dibutuhkan perhatian lebih untuk membenahi kesalahan struktur dan tata kelola sepak bola yang melekat di level nasional, daerah, dan juga internasional."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
FIFPro mengatakan bahwa olahraga tersebut tidak lagi bisa terlepas dari hukum biasa.
"FIFPro meminta para pemimpin politik kami untuk mempertimbangkan argumen bahwa sepak bola memiliki "hak" untuk dilindungi oleh gelembung yang dikenal dengan nama 'otonomi olahraga'," demikian bunyi pernyataan resmi FIFPro.
"Dalam waktu lama, olahraga telah mendapatkan, dan juga meminta, perlakuan khusus untuk bergerak di luar hukum-hukum normal yang mengatur seluruh organisasi, bisnis, dan juga warga negara. Hasilnya adalah sesuatu yang menyedihkan."
"Stuktur tata kelola sepak bola telah gagal untuk melindungi hak-hak paling dasar pemain dan juga terus membiarkan mereka teraniaya, seperti dalam bentuk kepemilikan pihak ketiga."
FIFPro kemudian mengeluh bahwa para pemain dilarang untuk mendapatkan kerja baru, meski klub mereka tidak membayar mereka tepat waktu.
"Entah itu dalam kasus pemain yang tidak dibayar gaji sesuai kontrak, atau ketidakmampuan para pemain memilih klub baru ketika klub lamanya telah melanggar kontrak...hal-hal dasar seperti ini belum bisa terselesaikan," ujar pernyataan tersebut.
"FIFPro meminta pertanggungjawaban penuh untuk para pemain dan untuk para pemangku kepentingan lainnya, termasuk suporter yang juga telah dibuat menderita oleh krisis kepercayaan terhadap FIFA."
"Pertanggungjawaban seperti itu sangat penting jika proses reformasi akan secara pantas dilakukan." (vws)