Tim Transisi: PSSI Badan Publik, Tapi Pakai Kacamata PT

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Transisi bentukan Kemenpora akan mencari penyelidik untuk mendalami kasus korupsi di sepak bola Indonesia, demikian dinyatakan oleh anggota Tim Transisi, Cheppy Wartono.

Pilihan Redaksi Asosiasi Pemain: Tim Transisi Jangan Bicara Korupsi PSSI Saja Dugaan Penyimpangan Hak Siar Liga oleh PSSI Disorot AFC Coret Indonesia dari Kualifikasi Piala Dunia

"Salah satu rekomendasi dari rapat internal Tim Transisi adalah untuk merekrut investigator. Karena Tim Transisi kan hanya 13 orang, sehingga dibutuhkan tenaga baru untuk melakukan pengolahan data," kata Cheppy saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Ia menuturkan, saat ini Tim Transisi telah mendapatkan pengaduan masyarakat tentang adanya korupsi dan penyalahgunaan di tubuh otoritas sepak bola Indonesia tersebut namun masih melakukan penyelidikan dan pemilahan, yaitu membedakan kasus yang akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pidana umum yang akan dibawa ke bareskrim.  


"Kan tidak bisa sembarangan sebelum memasukkan dokumen-dokumen ke KPK. Tingkat keabsahan [kasus] harus dijaga."

Sebelumnya, Pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji, juga mengaku belum menerima laporan kajian terkait praktik dugaan korupsi di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Saya belum mengetahui dan belum terima laporan dari tim kalau memang ada," kata Indriyanto ketika dihubungi CNN Indonesia, kemarin.

Menurut Cheppy, pengawasan terhadap praktik korupsi sendiri harus dilakukan terutama karena PSSI telah dinyatakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai badan publik.

Baca Juga: KIP Memutuskan PSSI Sebagai Badan Publik

Berawal dari gugatan Forum Diskusi Suporter Indonesia, pada Desember 2014, KIP telah memutuskan PSSI sebagai badan publik yang artinya mereka wajib membuka laporan keuangan kepada khayalak umum. Selain memutuskan status PSSI tersebut, KIP juga mengabulkan tuntutan FDSI agar PSSI membuka laporan penjualan tiket pertandingan tim nasional dan hak siar pertandingan timnas.

"Dengan status sebagai badan publik, maka masyarakat berhak untuk mengawasi uang publik. PSSI sendiri mendapatkan uang negara Rp 1,5 M untuk Kongres pada 2013 lalu, tapi poinnya bukan di situ. Bukan karena dananya kecil sehingga tidak perlu diawasi."

"Dengan status badan publik, maka setiap dana yang masuk harus diaudit dengan jelas," tutur Cheppy.

Selain itu, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka PSSI berhak untuk mendapatkan dana bantuan dari negara, seperti halnya yayasan atau ormas.

"Karena itu transparansi keuangannya harus dijaga dan juga wajib mengikuti peraturan yang berlaku tentang organisasi masyarakat. Tapi yang terjadi sekarang seolah-olah PSSI tidak bisa disentuh."

"Orang-orang PSSI seolah memakai kacamata PT (Perseroan Terbatas)," kata Cheppy. (vws/vws)