Jika Menpora Tidak Temui PSSI, DPR Tak Setujui Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi X DPR RI menyatakan akan melaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tidak akan menyetujui rancangan anggaran Kemenpora yang diajukan untuk tahun anggaran 2016, jika Kemenpora tidak melaksanakan kesepakatan rapat kerja 10 Juni lalu untuk duduk bersama dengan PSSI.

Semula, Komisi X DPR RI dijadwalkan untuk rapat kerja dengan Kemenpora pada Rabu (24/6) ini. Namun, raker dibatalkan karena DPR menganggap pertemuan yang dilakukan antara Imam dan mantan ketua PSSI, Djohar Arifin Husin, pada Selasa (23/6) tidak sesuai dengan keputusan sebelumnya

Pilihan Redaksi Kemenpora Panggil Djohar, PSSI: Ini Lucu-Lucuan Penuhi Permintaan DPR, Menpora Bertemu Djohar Arifin Menpora: Bonus SEA Games Sebelum Lebaran

"Menpora tidak melaksanakan kesepakatan tanggal 10 Juni lalu agar duduk dengan PSSI dengan tenggat waktu 23 Juni. Bukan itu (bertemu Djohar) yang kami maksudkan," kata Wakil Pimpinan Komisi X DPR RI, Mohamad Sohibul Iman.

Komisi X, menurut Sohibul, akan bertemu kembali dengan Kemenpora kalau Kemenpora sudah melaksanakan keputusan yang lalu.

"Kami tidak berikan tenggat waktu. Kami lihat perkembangannya. Ada tidak niat baik Kemenpora? Kalau ada, duduk lah dengan PSSI sekarang ini," ucap Sohibul.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Komisi X yang lain, Ridwan Hisyam, menegaskan bahwa PSSI yang harus ditemui oleh Kemenpora adalah jajaran pengurus saat ini yang dipimpin La Nyalla Mattalitti.

"Kami di sini tidak lihat kubu-kubuan. Yang kami lihat adalah PSSI yang sesuai statuta FIFA. Dalam catatan kami susunannya adalah Pak La Nyalla," kata Ridwan, "Selanjutnya tergantung Menpora. Jadi jangan salahkan kami."

Sohibul mengingatkan, Komisi X dapat merekomendasikan sikap Kemenpora tersebut kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), jika Kemenpora tidak mematuhi keputusan tersebut. "Karena sebagai pembantu Presiden, Presiden yang berwenang. Itu menjadi rapor buat dia (Imam)," katanya.

Komisi X juga mendesak Imam untuk melaksanakan hasil keputusan rapat kerja tanggal 5 Februari 2015, 6 April 2015, dan 10 Juni 2014. "Apabila hasil-hasil keputusan rapat kerja tersebut tidak dilaksanakan, Komisi X DPR RI akan mempertimbangkan persetujuan terkait pembahasan RAPBN TA 2016 yang diajukan oleh Menpora.

"Hal ini juga diperkuat dengan hasil SEA Games 2015 di Singapura yang menempatkan Indonesia terpuruk di peringkat 5," ujar Wakil Pimpinan Komisi X yang lain, Ridwan Hisyam.

Selain itu, Komisi X melalui rapat internal juga memutuskan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR RI untuk menanyakan perkembangan surat Pimpinan DPR RI nomor PW/0834/DPR-RI/V/2015 kepada Jokowi tanggal 28 Mei 2015, yang meminta Presiden untuk memerintahkan Imam agar segera mengakhiri kisruh permasalahan sepak bola nasional.

Sohibul sendiri mempertanyakan keseriusan Imam dan mengaku bingung lantaran Menpora selalu menghubung-hubungkan ketidakberesan di FIFA.

"FIFA walau tidak beres, organisasinya jalan," tutur Sohibul kepada CNN Indonesia di Nusantara I DPR RI, Rabu siang. "Saya dari awal sudah katakan, PSSI punya masalah. Karena itu yang bermasalah dicopot saja, bukan organisasinya dibekukan." (vws)