Rapat Komite Ad Hoc Masih Tanpa Wakil Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat kedua Komite Ad Hoc Reformasi yang rencananya digelar malam ini, Selasa (22/12), masih akan tanpa kehadiran pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai wakil dari pemerintah.

Pilihan Redaksi Komite Ad-Hoc Masih Menanti Keikutsertaan Pemerintah Agum Gumelar: Beri Kepercayaan pada Komite Ad-Hoc Manajemen Sriwijaya akan Mengevaluasi Benny Dollo

Rapat kedua Komite Ad Hoc bentukan FIFA rencananya akan digelar mulai pukul 19.00 WIB di kediaman Agum Gumler, yang merupakan ketua komite. Sekjen PSSI, Azwan Karim, mengaku sudah mengirimkan undangan kepada semua pihak yang terlibat dalam komite tersebut.

"Kami tetap mengundang semuanya. Itu salah satu upaya untuk dapat menyatukan persepsi demi sepak bola Indonesia mendatang," kata Azwan saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon Selasa pagi.

Mereka yang terlibat dalam rapat perdana antara lain perwakilan dari PSSI, asosiasi sepak bola wanita, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), PT Liga Indonesia, dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

Untuk rapat kedua hari ini, Azwan mengatakan kemungkinan besar akan membahas soal Term of Reference (TOR) dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Komite Ad Hoc.

Salah satu alasan pemerintah masih belum terlibat dalam Komite Ad Hoc adalah, sejak semula komite ini bukan bagian dari agenda pemerintah. Hal tersebut dinyatakan juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

"Karena tidak disampaikan kepada kami saat (Delegasi FIFA-AFC) berkunjung ke Jakarta. Seandainya pun kemudian tahu ada komite itu, tahunya dari media via James (Johnson, Senior Manager of Member Association FIFA) dan TOR-nya FIFA yang baru belakang diterima," ucap Gatot.

Mengenai undangan yang disebarkan oleh PSSI, menurut Gatot undangan itu hanya masalah teknis eksekusi. "Tidak otomatis harus hadir, karena komitmen gabung tidak pernah diterbitkan oleh Kemenpora," katanya.

Sebelumnya selepas rapat perdana komite ad-hoc di Kantor PSSI (11/12), Agum berharap komite yang ia pimpin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah Indonesia demi pembenahan sepak bola tanah air.

Laki-laki 70 tahun itu berharap agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak menimbulkan pernyataan yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Kemudian, beri kepercayaan pada komite ini untuk bekerja, demi tercapainya keinginan Presiden Joko Widodo melakukan reformasi sepak bola," sambung mantan Menteri Perhubungan tersebut. (har)