Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan mengirim utusan untuk membicarakan soal sanksi PSSI dengan Ketua FIFA baru terpilih, Gianni Infantino.
"Karena kemarin sudah dapat ketua baru Fifa, saya kira kami akan mengirim utusan untuk bicarakan masalah PSSI," kata Jokowi di Kementerian ESDM, Senin (29/2).
Lebih jauh, Jokowi menegaskan dirinya juga sudah memerintahkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk segera menyampaikan hasil kajian atas status pembekuan PSSI kepada publik dalam satu atau dua hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Jokowi mengatakan keputusan atas nasib PSSI dilakukan setelah pemerintah berkonsultasi dengan FIFA.
"Penyelesaian PSSI itu nanti akan kami bicarakan dengan FIFA," ujarnya.
Jokowi mengatakan pemerintah saat ini telah memiliki peta kerja (
road map) PSSI yang akan diimplementasikan setelah pemerintah Indonesia melakukan konsultasi dengan FIFA.
Hingga saat ini pemerintah belum mencabut sanksi adminstratif untuk PSSI, meski telah membentuk tim kajian pencabutan pembekuan PSSI atas permintaan Jokowi.
Menanggapi hal itu, Manajer Persib, Umuh Muchtar, mengaku pesimistis Surat Pembekuan (SK) induk cabang olahraga sepak bola PSSI dapat dicabut.
Ditemui usai mengikuti rapat Indonesia Soccer Championship (ISC) di The Park Lane Hotel pada Jumat sore (26/2), Umuh mengaku tidak yakin pembekuan tersebut akan dicabut dalam waktu dekat.
"Saya pesimistis karena ada berbagai macam berita soal itu, jadi tidak jelas," kata Umuh merujuk pada perbedaan pendapat antara Kemenpora dan Ketua Ad-Hoc Reformasi, Agum Gumelar, terhadap perintah Jokowi terhadap sanksi untuk PSSI.
Kemenpora menyatakan bahwa instruksi presiden adalah pada sebatas pengkajian, sementara Agum mengatakan bahwa instruksi yang ia dengar adalah Kemenpora segera mencabut sanksi untuk PSSI.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan keputusan soal pencabutan sanksi PSSI tetap berada di tangan Menpora Imam Nahrawi. Keputusan pemerintah bakal mengacu dari hasil kajian Menpora.
Pram yakin Menpora bakal bekerja sesuai dengan istruksi Presiden RI Joko Widodo. Maka, kajian yang dilakukan harus mencakup seluruh aspek agar menghasilkan keputusan tepat untuk mengakhiri kisruh sepak bola nasional.
"Siapapun pembantu Presiden harus taat dan patuh terhadap instruksi Presiden. Apapun hasilnya itu sudah sesuai dengan arahan Presiden," kata Pram di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (26/2).
(vws)