Menpora Ungkap Syarat-syarat Cabut Sanksi PSSI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Imam Nahrawi mengungkapkan persyaratan pencabutan sanksi pembekuan untuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di hadapan Komisi X DPR RI, Rabu (2/3).

Persyaratan yang diberikan Kemenpora mencakup dua tahapan.

Pertama adalah Menpora mewajibkan tim Ad-Hoc Reformasi yang diketuai Agum Gumelar menjamin FIFA akan menyetujui pembentukan Tim Kecil, yang merupakan hasil komitmen awal audiensi perwakilan FIFA-AFC dengan presiden, 2 November lalu.

Tim kecil nantinya diharapkan akan memiliki kekuatan hukum lantaran menggantikan tim Ad-Hoc Reformasi saat ini.

Adapun tim kecil yang dibentuk Kemenpora itu akan mencakup perwakilan berbagai pemangku kepentingan sepak bola, yang meliputi: Gatot Dewa Broto (wakil pemerintah), Erick Thohir (wakil National Olympic Committee/KONI), Rita Subowo (wakil masyarakat olahraga), IGK Manila (wakil pemerhati olahraga), dan Indra Sjafri (wakil pelaku sepak bola).

Tim kecil itu nantinya bertugas menyelesaikan persoalan sepak bola nasional saat ini, dan menyampaikan hasilnya kepada AFC dan FIFA.

Setelah Tim Kecil terbentuk, PSSI diminta untuk memenuhi sembilan syarat tambahan, yang di antaranya adalah menggelar Kongres Luar Biasa sebelum akhir April 2016 dan menjamin tim nasional lolos pra-kualifikasi Piala Dunia.

Berdasarkan paparan Kemenpora di hadapan Komisi X, sembilan poin persyaratan pencabutan sanksi PSSI adalah:

1. Menjamin eksistensi pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan PSSI melakui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dan bukan bentuk intervensi.

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan sepak bola nasional.

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi piblik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, dan transparan.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan sepak bola nasional, serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku sepak bola olahraga profesional.

8. Menjamin tercapainya prestasi tim nasional mencakup Piala AFF 2016, Sea Games 2017, lolos pra kualifikasi Piala Dunia 2018, dan Asian Games.

9. Mempercepat terlaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai dengan harapan pemerintah dengan tetap memperhatikan statuta FIFA paling lambat dilaksanakan akhir April 2016.

(vws)