PSSI Menyayangkan Rencana Boikot Kelompok 85

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan, menyayangkan ancaman boikot yang dilakukan Kelompok 85.

Kelompok 85 yang terdiri dari klub-klub anggota PSSI dikabarkan tak mau menghadiri Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar di Balikpapan pada 1 Juni 2016. Mereka menuntut agar PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat. 

Bila dalam waktu maksimal tiga bulan permintaan itu tak ditanggapi, maka mayoritas anggota PSSI itu mengancam akan mengadu ke FIFA.  

“Permintaan-permintaan seperti itu, tentu kami dengar. Tapi itu di luar sportivitas, mekanisme yang ada pada kami. Karena itu, ancaman-ancaman boikot seperti itu sungguh tidak patut untuk disampaikan dan tidak tepat dilakukan dalam konteks fairness sepak bola,” ucap Hinca kepada para awak media di Kantor PSSI, Rabu malam (18/5).

Pilihan Redaksi Kemenpora Segera Bertemu Pimpinan PSSI PSSI Belum Tentukan Sikap Terkait Desakan KLB Kelompok 85 Siap Mengadu ke FIFA Jika PSSI Hambat KLB

“Mari kita ikut aturan mainnya, ancaman-ancaman boikot itu juga tidak sepatutnya ada di dunia sepak bola. Semua peserta kongres adalah anggota, jadi semua harus hadir karena ini pesta tahunan. Mereka lah yang menentukan arah PSSI, sedangkan Komite Eksekutif yang menjalankan hasil kongres itu,” kata Hinca, menambahkan.

Lebih lanjut, Hinca mengimbau agar para anggota lebih baik bersurat kepada PSSI mengenai keinginan mereka, untuk dibahas pada kongres. “Kalau tidak ada permintaan dari klub anggota, di statuta sudah disebut bahwa agenda kongresnya: laporan kegiatan, keuangan, dan seterusnya,” terangnya.
 
“Tapi arena kongres adalah arena legalitas untuk setahun berikutnya. Pemilik kedaulatan ada di tangan kongres.”

Hinca mengabarkan bahwa permintaan Kelompok 85 tersebut sudah direspons PSSI dengan menunjuk Wakil Ketua Umum Erwin Dwi Budiawan dan anggota Komite Eksekutif PSSI, Tony Aprilani -- dibantu oleh kesekjenan PSSI -- untuk segera merespons, mempelajari, serta memverifikasi permintaan tersebut dengan baik.

“Ketika kita ngomongin KLB, harus dimulai dengan verifikasi. Lalu kami harus membentuk komite pemilihan, komite banding pemilihan. Sebab jika KLB terjadi, harus ada calon-calon yang diajukan. Prosesnya masih panjang.”

“Seorang pemilih memiliki tanggung jawab moral dengan yang dipilihnya pada KLB PSSI tahun lalu. Jadi belum juga bekerja, Anda sudah minta KLB itu sesuatu yang tidak patut juga. Jadi alasannya harus jelas,” ujar Hinca.

(bac)