'Desentralisasi Pembinaan Bukan Satu-satunya Program PBSI'
Titi Fajriyah | CNN Indonesia
Rabu, 02 Nov 2016 21:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengorov) PBSI Gorontalo yang juga anggota tim formatur kepengurusan Wiranto, Eduard Wolok, menyebut program desentralisasi hanyalah salah satu model yang ditawarkan dalam program pembinaan atlet.
Kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11), Eduard mengatakan, untuk menjalankan desentralisasi yang diharapkan oleh sebagian besar Pengprov PBSI itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang harus dipenuhi, mulai biaya sampai persiapan infrastruktur di dalamnya.
“Dengan demikian, yang akan dilakukan saat ini adalah mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menuju ke sana (desentralisasi). Ini rintisannya yang dipersiapkan untuk menuju desentralisasi yang ingin disiapkan oleh Ketum," kata Eduard.
Ketika ditanya apa saja yang akan disiapkan menyoal rintisan untuk membuat desentralisasi, Eduard belum bisa berbicara banyak. Lebih detail ia menyebut akan dibahas dalam pertemuan antara tim formatur dan ketua umum dalam waktu dekat.
"Setelah itu (pertemuan), akan lebih tergambarkan dengan jelas seperti apa arah yang akan dituju ke depan, terkait kepengurusan," ujarnya.
Sebelumnya, masalah desentralisasi menjadi tuntutan dari sebagian besar Pengprov kepada kepengurusan Gita Wirjawan dalam kepengurusan empat tahun ke belakang.
Bahkan, desentralisasi menjadi satu-satunya yang mendapat sorotan tajam di antara pujian dalam laporan pertanggungjawabannya di Musyawarah Nasional (Munas) PBSI di Surabaya, Senin (31/10).
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI demisioner, Rex Mainaky juga menyebut selain butuh biaya besar, Indonesia juga masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk bisa menggelar desentralisasi tersebut.
Desentralisasi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang tak kunjung terealisasi di kepengurusan PBSI bahkan sebelum Gita naik menjadi ketua umum 2020 silam. Peserta Munas bahkan meminta agar dibuatkan tiga kantong pelatnas yang tersebar di tiga wilayah di Indonesia ke depannya.
(bac)
Kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11), Eduard mengatakan, untuk menjalankan desentralisasi yang diharapkan oleh sebagian besar Pengprov PBSI itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang harus dipenuhi, mulai biaya sampai persiapan infrastruktur di dalamnya.
“Dengan demikian, yang akan dilakukan saat ini adalah mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menuju ke sana (desentralisasi). Ini rintisannya yang dipersiapkan untuk menuju desentralisasi yang ingin disiapkan oleh Ketum," kata Eduard.
"Setelah itu (pertemuan), akan lebih tergambarkan dengan jelas seperti apa arah yang akan dituju ke depan, terkait kepengurusan," ujarnya.
Sebelumnya, masalah desentralisasi menjadi tuntutan dari sebagian besar Pengprov kepada kepengurusan Gita Wirjawan dalam kepengurusan empat tahun ke belakang.
Bahkan, desentralisasi menjadi satu-satunya yang mendapat sorotan tajam di antara pujian dalam laporan pertanggungjawabannya di Musyawarah Nasional (Munas) PBSI di Surabaya, Senin (31/10).
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI demisioner, Rex Mainaky juga menyebut selain butuh biaya besar, Indonesia juga masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk bisa menggelar desentralisasi tersebut.
Desentralisasi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang tak kunjung terealisasi di kepengurusan PBSI bahkan sebelum Gita naik menjadi ketua umum 2020 silam. Peserta Munas bahkan meminta agar dibuatkan tiga kantong pelatnas yang tersebar di tiga wilayah di Indonesia ke depannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK