Kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11), Eduard mengatakan, untuk menjalankan desentralisasi yang diharapkan oleh sebagian besar Pengprov PBSI itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang harus dipenuhi, mulai biaya sampai persiapan infrastruktur di dalamnya.
“Dengan demikian, yang akan dilakukan saat ini adalah mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk menuju ke sana (desentralisasi). Ini rintisannya yang dipersiapkan untuk menuju desentralisasi yang ingin disiapkan oleh Ketum," kata Eduard.
"Setelah itu (pertemuan), akan lebih tergambarkan dengan jelas seperti apa arah yang akan dituju ke depan, terkait kepengurusan," ujarnya.
Sebelumnya, masalah desentralisasi menjadi tuntutan dari sebagian besar Pengprov kepada kepengurusan Gita Wirjawan dalam kepengurusan empat tahun ke belakang.
Bahkan, desentralisasi menjadi satu-satunya yang mendapat sorotan tajam di antara pujian dalam laporan pertanggungjawabannya di Musyawarah Nasional (Munas) PBSI di Surabaya, Senin (31/10).
Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI demisioner, Rex Mainaky juga menyebut selain butuh biaya besar, Indonesia juga masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk bisa menggelar desentralisasi tersebut.
Desentralisasi menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang tak kunjung terealisasi di kepengurusan PBSI bahkan sebelum Gita naik menjadi ketua umum 2020 silam. Peserta Munas bahkan meminta agar dibuatkan tiga kantong pelatnas yang tersebar di tiga wilayah di Indonesia ke depannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT