Pemulihan Status Persebaya Masuk Agenda Kongres PSSI

Titi Fajriyah, CNN Indonesia | Sabtu, 24/12/2016 13:12 WIB
Pemulihan Status Persebaya Masuk Agenda Kongres PSSI Bonek terus berjuang agar Persebaya bisa kembali berkompetisi lagi. Kini mereka bakal menantikan keputusan Kongres PSSI pada 8 Januari 2017. (CNN Indonesia/Arby Rahmat Putratama
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PSSI Ade Wellington menyebut ada delapan agenda yang bakal menjadi pembahasan di Kongres PSSI di Bandung, 8 Januari 2017. Salah satu agenda pentingnya adalah soal pemulihan status Persebaya Surabaya.

Seperti diketahui, status Persebaya Surabaya saat ini bukan bagian dari anggota PSSI. Penyelesaiannya pun dinilai berbelit.

Sebelumnya tim dengan julukan Bajul Ijo itu batal disahkan kembali jadi anggota PSSI yang seharusnya dilaksanakan dalam Kongres Biasa Pemilihan PSSI 2016 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/11). Namun, agenda pembahasan tersebut kemudian ditolak lewat mekanisme pemilihan suara.


"Ada delapan agenda di Kongres PSSI nanti. Undangan sudah dikirim ke voters," ucap Ade.

"Untuk Persebaya kami dukung. Pak Ketum (Ketua Umum PSSI Eddy Rahmayadi) minta agar Persebaya berkiprah lagi dikancah persepakbolaan kita," jelas Ade.

Sejak terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Eddy terus menyebut bahwa pihaknya memberikan dukungan yang luar biasa supaya Perebaya Surabaya bisa kembali masuk menjadi anggota PSSI.

"Asalkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegansya.

Pada Kongres PSSI di Ancol, 10 November lalu, Ketua Umum PSSI mengucap janji akan menyelesaikan persoalan terkait status keanggotaan Persebaya Surabaya pada Kongres PSSI, 8 Januari mendatang.

Kendati akan dibahas di kongres pertama kepengurusan PSSI periode 2016-2020, Eddy tidak mau langsung menjanjikan Persebaya bisa masuk menjadi anggota.

Menurutnya, ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi sebelum sanksi Persebaya diputihkan. Edy menegaskan, semua pihak harus mengikuti aturan main.

"Kami belum tahu (diputihkan atau tidak). Saya akan pelajari dulu ini. Kalau bisa, kami selesaikan dan harus diselesaikan."

"Negara ini negara hukum. Yang lain juga tidak bisa memaksa," katanya menegaskan. (ptr)