Saran Edy Rahmayadi Mundur Mulai Mencuat dari Klub Liga 1

CNN Indonesia | Selasa, 27/11/2018 15:06 WIB
Saran Edy Rahmayadi Mundur Mulai Mencuat dari Klub Liga 1 Salah satu klub Liga 1 mulai menyarankan Edy Rahmayadi mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Suara-suara yang berharap Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya mulai mencuat dari klub Liga 1 yang merupakan anggota PSSI.

Presiden klub Madura United Achsanul Qosasi menyarankan kepada Edy Rahmayadi untuk mundur secara terhormat dari posisinya.

Menurut Achsanul, sarannya untuk Edy sudah ia ungkapkan sejak beberapa waktu lalu. Bukan lantaran merujuk pada kegagalan prestasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2018.


"Kalau saya jelas dari dulu sudah menyarankan, dari dulu saya sudah keluarkan surat terbuka di media sosial. Kenapa diungkit sekarang, dari dulu Madura minta agar Pak Edy sebaiknya mundur. Saya tanpa melihat hasil timnas, sudah jelas sikapnya," kata Achsanul melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/11).

Meski begitu, Achsanul tidak menginginkan Edy Rahmayadi dimundurkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Madura United ingin mundurnya Edy dari Ketua Umum PSSI melalui cara yang lebin bagus.

Presiden Klub Madura United Achsanul Qosasi menyarankan Edy Rahyamadi mundur dari jabatannya dari Ketum PSSIPresiden Klub Madura United Achsanul Qosasi menyarankan Edy Rahyamadi mundur dari jabatannya dari Ketum PSSI. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)
"Tapi kalau Pak Edy tetap merasa sanggup, silakan lanjut. Saya sudah menyarankan, kalau mau lanjut terserah Pak Edy, berarti Pak Edy sanggup," imbuhnya.

Madura United menjadi salah satu pemilik suara yang ikut memilih Edy Rahmayadi untuk menjadi Ketua Umum PSSI pada Kongres Biasa Pemilihan Ketua Umum di Ancol, 10 November 2016 lalu. Namun setelah Edy resmi dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pasa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 5 September lalu, semua berubah.

Salah satunya, lantaran Edy tidak lagi berdomisili di Jakarta, tapi di Medan, Sumatera Utara.

"Makanya dulu kita mendukung beliau walaupun beliau Pangkostrad. Madura mendukung beliau karena menurut kami beliau ada di Jakarta, mestinya sangguplah," ujar Achsanul.

Achsanul menjelaskan mengurus sepak bola bukannya tidak bisa dirangkap jabatan. Contohnya, saat Azwar Anas yang merupakan Ketua Umum PSSI periode 1991-1999 juga rangkap jabatan sebagai Menteri Perhubungan sepanjang 1988-1993 atau Agum Gumelar saat memimpin PSSI periode 1999-2003 sekaligus Menteri Perhubungan (1999-2001), Menteri Pertahanan (2001) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan (2001).

"Mengurus bola itu bukan tidak bisa dirangkap, bisa dirangkap, karena itu bagian dari pengabdian kepada sepak bola. Kenapa Madura menyarankan mundur, karena beliau adanya di Sumut."

"Kalau dia Gubernur DKI atau Menteri saya rasa gampang karena adanya di Jakarta. Jadi Pak Edy akan lebih mudah melakukan koordinasi rapat dengan Exco [Komite Eksekutif PSSI], bisa kapan saja. Tapi kalau dia di Sumut secara fisik tidak ada di Jakarta, tidak ada di dekat-dekat federasi. Itu saja," beber Achsanul.

Lanjut Achsanul, pengambilan keputusan-keputusan dalam tubuh PSSI harus diambil dengan cepat dan tidak bisa menunggu.

Harus Dikelola dengan Baik

Sementara itu, Presiden Klub Persipura Jayapura Benhur Tomy Mano mengatakan keinginannya supaya sepak bola di Indonesia maju siapapun pimpinannya. Terpenting, sepak bola Indonesia bisa dikelola dengan baik.

"Dari sisi perwasitan, komisi disiplin itu kuncinya supaya bisa berjalan dengan baik dan juga supaya kami bisa menyumbang pemain yang berkualitas untuk timnas. Itu harapan Persipura siapapun ketuanya," ungkap Tomy Mano kepada CNNIndonesia.com, secara terpisah.

Siapapun ketua umumnya, Persipura ingin PSSI bisa dikelola dengan baik. Itu terlihat dari kompetisi bisa berjalan dengan baik dengan jadwal yang tidak merugikan siapapun.

"Presiden jelas bicara [siapapun ketua umumnya] bisa membawa perubahan dalam PSSI. Dan yang disampaikan presiden itu yang kita inginkan."

"Untuk itu kami belum mengajukan KLB [Kongres Luar Biasa]. Lihat di kongres [20 Januari 2019 di Bali] seperti apa dinamika yang berkembang," ujarnya. (TTF/nva)