BOPI Minta PBSI Ajukan Rekomendasi untuk Indonesia Terbuka

CNN Indonesia | Jumat, 14/06/2019 00:01 WIB
BOPI Minta PBSI Ajukan Rekomendasi untuk Indonesia Terbuka Indonesia Terbuka menjadi salah satu kejuaraan level tertinggi dalam kalender BWF Superseries. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) meminta kepada Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) selaku penyelenggara untuk mengajukan rekomendasi terkait gelaran Indonesia Terbuka 2019.

Gelaran Indonesia Terbuka 2019 bakal digelar di Istora Senayan, Jakarta, 16-21 Juli mendatang. Pada edisi-edisi sebelumnya, penyelenggaraan turnamen bulutangkis tahunan itu berjalan tanpa rekomendasi BOPI.

"Jadi seharusnya mereka meminta rekomendasi ke kami, karena itu ranahnya profesional. Kalau mereka [panitia penyelenggara Indonesia Terbuka 2019] tidak mengurus izin rekomendasi ke kami, ya kami akan minta kepolisian untuk memberhentikan kegiatan itu dengan tidak memberikan izin keramaian," tegas Sandi Suwardi Hasan, Plt Sekjen BOPI di Kantor BOPI Senayan, Kamis (13/6).


BOPI memberikan batas waktu pengajuan rekomendasi gelaran Indonesia Terbuka 2019 sampai sepekan sebelum gelaran dimulai. Sebab, sepekan dirasa waktu yang cukup untuk mengurus perizinan keramaian ke pihak kepolisian.

BOPI Minta PBSI Ajukan Rekomendasi untuk Indonesia TerbukaTontowi Ahmad/Liliyana Natsir menjadi juara pada Indonesia Terbuka 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Permintaan itu disebut Sandi sesuai dengan amanat yang tercantum pada regulasi di Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hal ini juga mempertegas bahwa BOPI tidak hanya mengurus persoalan sepak bola, tapi juga olahraga lain yang masuk di jaur profesional.

"Itu yang salah [selama ini Indonesia Terbuka tidak pernah meminta rekomendasi ke BOPI], karena itu kami mau memperbaikinya. Ini supaya proses jalur olahraga prosesional bisa berjalan dengan semestinya. Supaya setiap kegiatan olahraga profesional bisa tercatat di kami," ujar Sandi di Kantor BOPI, Kamis (13/6).

Selain sepak bola dan bulutangkis, olahraga lain yang masuk dalam kategori profesional di mata BOPI yakni lomba lari marathon, gelaran tinju UFC dan golf.

"Golf saja yang pentontonnya cuma segelintir sudah mengajukan rekomendasi kegiatan mereka ke kami," tutupnya.

BOPI Minta PBSI Ajukan Rekomendasi untuk Indonesia Terbuka
Dikonfirmasi terpisah, Sekjen PBSI Ahmad Budiharto kepada CNNIndonesia.com mengatakan bahwa PBSI sebagai penyelenggara sebelumnya tidak mengetahui jika rekomendasi BOPI menjadi salah satu persyaratan untuk menggelar event seperti Indonesia Terbuka.

Untuk Indonesia Terbuka 2019 ini, Budi memastikan tidak akan memenuhi permintaan BOPI untuk meminta rekomendasi. Ia menyebut segala perizinan yang diperlukan untuk menggelar turnamen bulutangkis Super 1000 itu.

"Dari dulu sampai sekarang prosedur penyelenggaraan [Indonesia Terbuka] tidak berubah. Perizinan cuma butuh rekomendasi dari pihak KONI, setelah [rekomendasi] keluar, baru kami minta izin keamanan. Selain itu, kami merasa tidak perlu [perizinan] apapun lagi," jelas Budi melalui sambungan telepon.

"Lalu benefit buat kita apa? Apakah kalau nanti ada yang cedera, apa BOPI mau bayarin atau bagaimana? Rekomendasi dari KONI sebagai induk cabang olahraga di Indonesia dan selama ini tidak pernah dipermasaahkan oleh keamanan," ujarnya.

Budi juga mempersilakan jika nantinya izin keramaian yang sudah didapat panpel Indonesia Terbuka 2019 dicabut pihak kepolisian lantaran tidak mendapat rekomendasi BOPI.

"Monggo saja, kalau gagal yang malu bukan PBSI, tapi Indonesia. Saya tidak terlalu risau lah. Kalau dibatalin yang kena banned semuanya. Sekarang saya tanya, mau dapat [tiket] Olimpiade 2020 nggak? Ini [Indonesia Terbuka 2019] race poin olimpik loh. Kalau batal, kita juga harus bayar sanksi denda ke BWF yang jumlahnya tidak sedikit," jelas Budi.

Kendati demikian, Budi membuka kemungkinan jika rekomendasi BOPI untuk menggelar turnamen bulutangkis kelas dunia baru bisa dilakukan di event selanjutnya.

"Ke depan akan kita ikutin [minta rekomendasi BOPI] kalau itu jadi satu kewajiban," pungkasnya. (ttf/jal)