Exco PSSI Dilarang Jabat Tiga Periode
CNN Indonesia
Jumat, 09 Agu 2019 02:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria menyebut anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI dilarang menjabat tiga periode di Kongres Luar Biasa (KLB) 2019.
Kongres pemilihan ketua umum PSSI rencananya dihelat pada 2 November 2019. Untuk mempersiapkan itu, Tisha menggelar rapat perdana bersama Komite Pemilihan (KP) di Kantor PSSI, Rabu (7/8).
Tisha menyampaikan ada tiga terobosan yang ia anggap mutakhir untuk kepengurusan PSSI berikutnya.
"Yang pertama, Komite Eksekutif (Exco) PSSI tidak diperbolehkan menjabat selama tiga periode. Baik itu secara berturut-turut ataupun tidak. Jadi itu merupakan praktik good governance yang kami terapkan," kata Tisha.
"Lalu setiap kandidat exco juga harus melewati uji integritas, itu yang kemarin dibahas di kongres [Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol pada Sabtu (27/7)]. Jadi uji integritas akan dilakukan Komdis [Komisi Disiplin PSSI], karena mereka [pengurus PSSI] juga harus dicek bagaimana perilakunya selama ini. Dan integrity check-nya juga mengadopsi praktik terbaik dari pencalonan AFC dan FIFA terakhir, dengan disesuaikan beberapa kondisi di Indonesia," katanya menambahkan.
Selain uji integritas dan larangan jabatan tiga periode, Tisha juga membuat lebih detil peraturan terkait keterlibatan hukum pengurus PSSI.
"Di Statuta PSSI 2018 pasal 38 judulnya Komposisi Komite Eksekutif, di situ cuma ada 'tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun dalam keputusan pengadilan.' Sekarang tidak hanya di komite eksekutif, tapi terhadap seluruh badan PSSI [tidak boleh dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun]. Badan PSSI itu seperti Badan Yudisial dan Badan Independen Wasit," ucap perempuan berusia 33 tahun ini.
Mengenai waktu pembukaan pendaftaran untuk anggota Exco PSSI termasuk ketua umum, Tisha mengatakan hal itu kewenangan KP. Ia mengira KP menunggu jawaban surat dari FIFA mengenai waktu kongres menjadi 2 November 2019.
Tisha mengatakan pembicaraan lebih banyak mengenai kode pemilihan.
"Ada beberapa perubahan dari draft kode pemilihan yang lalu. Kalau yang lalu sifatnya setiap timeline diatur dalam kode pemilihan, kali ini tidak," ucap Tisha.
"Sekarang yang diatur hanya minimum pendaftarannya saja. Jadi misalnya: Paling lambat pendaftaran untuk kandidat komite eksekutif itu 30 hari sebelum, tapi KP bisa memutuskan kapan dibukanya," ucapnya menambahkan.
FIFA, lanjut Tisha, memantau ketat persiapan PSSI dalam memilih ketua umum baru pengganti Edy Rahmayadi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. PSSI dijadwalkan dua kali bertemu FIFA hingga kongres pemilihan. (map/jun)
Kongres pemilihan ketua umum PSSI rencananya dihelat pada 2 November 2019. Untuk mempersiapkan itu, Tisha menggelar rapat perdana bersama Komite Pemilihan (KP) di Kantor PSSI, Rabu (7/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 KLB PSSI akan digelar 2 November 2019. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) |
"Di Statuta PSSI 2018 pasal 38 judulnya Komposisi Komite Eksekutif, di situ cuma ada 'tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun dalam keputusan pengadilan.' Sekarang tidak hanya di komite eksekutif, tapi terhadap seluruh badan PSSI [tidak boleh dinyatakan bersalah atas tindak pidana apapun]. Badan PSSI itu seperti Badan Yudisial dan Badan Independen Wasit," ucap perempuan berusia 33 tahun ini.
Mengenai waktu pembukaan pendaftaran untuk anggota Exco PSSI termasuk ketua umum, Tisha mengatakan hal itu kewenangan KP. Ia mengira KP menunggu jawaban surat dari FIFA mengenai waktu kongres menjadi 2 November 2019.
 |
"Ada beberapa perubahan dari draft kode pemilihan yang lalu. Kalau yang lalu sifatnya setiap timeline diatur dalam kode pemilihan, kali ini tidak," ucap Tisha.
FIFA, lanjut Tisha, memantau ketat persiapan PSSI dalam memilih ketua umum baru pengganti Edy Rahmayadi yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. PSSI dijadwalkan dua kali bertemu FIFA hingga kongres pemilihan. (map/jun)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK