Analisis

Kongres PSSI: Maju Kena, Mundur Kena

Ahmad Bachrain, CNN Indonesia | Selasa, 13/08/2019 06:46 WIB
Kongres PSSI: Maju Kena, Mundur Kena Kongres Pemilihan PSSI diminta FIFA tetap Januari 2020. (CNN Indonesia/Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Eksekutif (Exco) PSSI belum membuat keputusan merespons Surat FIFA.

Dalam surat per tanggal 7 Agustus, FIFA menolak Kongres Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Exco PSSI dimajukan dari Januari 2020 menjadi November 2019. Badan sepak bola dunia itu meminta Kongres PSSI tetap digelar sesuai agenda tahunan.

Pertimbangannya seperti yang tertuang dalam surat itu pun jelas. FIFA menilai tak ada alasan urgen bagi PSSI untuk memajukan Kongres Pemilihan tersebut.


FIFA sendiri sudah mengetahui PSSI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada 27 Juli lalu. Agenda utama KLB tersebut untuk membentuk Komite Pemilihan Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) PSSI.

Pertimbangan lainnya adalah faktor Kode Pemilihan baru yang akan diterapkan dalam Kongres Pemilihan PSSI. FIFA melihat KP dan KBP butuh waktu persiapan dan perencanaan yang cukup panjang untuk menerapkan Kode Pemilihan hasil revisi.

FIFA menolak Kongres Pemilihan PSSI dipercepat. (FIFA menolak Kongres Pemilihan PSSI dipercepat. (Reuters/Ruben Sprich)
Surat FIFA itu menimbulkan kondisi yang dilematis bagi Exco. Maju kena, mundur pun kena.

Jika PSSI tetap memajukan Kongres Pemilihan, mereka akan berbenturan dengan imbauan FIFA tersebut. Sebaliknya jika tetap mengikuti kehendak FIFA, PSSI mengabaikan tuntutan sejumlah anggota PSSI terutama pemilik suara yang meminta Kongres dimajukan.

Kongres PSSI: 'Maju Kena, Mundur Kena'
Gusti Randa dan Refrizal yang merupakan anggota Exco PSSI membenarkan bahwa PSSI berusaha menjauhi potensi polemik dengan mengabulkan Kongres Pemilihan menjadi November.

KLB sebelumnya menyepakati Kongres Pemilihan dimajukan dari Januari 2020 menjadi November. Bulan tersebut dipilih karena tidak menabrak Statuta FIFA yang menyatakan Kongres Pemilihan bisa digelar minimal setelah 90 hari kerja KP dan KBP.

Refrizal menyatakan meski pemilik suara yang meminta Kongres Pemilihan dimajukan bukan mayoritas, Exco tak ingin kembali terjadi perpecahan di antara anggota PSSI.

Gusti Randa menegaskan Exco PSSI tak punya kepentingan memajukan atau memundurkan Kongres PSSI. (Gusti Randa menegaskan Exco PSSI tak punya kepentingan memajukan atau memundurkan Kongres PSSI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Exco sendiri menggelar KLB menanggapi sejumlah situasi di sepak bola tanah air. Kasus pengaturan skor yang menyeruak dan penangkapan sejumlah pengurus PSSI, jadi salah satu pertimbangan.

Begitu pula keputusan Edy Rahmayadi yang mundur dari posisi Ketua Umum PSSI, jadi pertimbangan KLB digelar. Edy sebelumnya mendapat desakan dari masyarakat sepak bola karena dianggap gagal mengurus induk organisasi sepak bola Indonesia tersebut.

Kasus pengaturan skor di Liga 3 dinilai jadi anggapan utama Edy gagal. Belum lagi, rangkap jabatan mantan Pangkostrad itu yang terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara sekaligus menjadi Ketua Umum PSSI.

Puncaknya, Edy mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI pada kongres Tahunan PSSI di Jakarta, Januari 2019.

Edy Rahmayadi mundur dari Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan, Januari 2019. (Edy Rahmayadi mundur dari Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan, Januari 2019. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Situasi lainnya adalah Ketua PSSI pengganti Edy Rahmayadi, Joko Driyono, terlibat kasus pidana. Dasar ini yang menjadi acuan Exco PSSI segera menggelar KLB pada 27 Juli.

Keputusan Exco PSSI untuk mempercepat Kongres Pemilihan juga masih ada kaitannya dengan situasi-situasi tersebut. Plt Ketua PSSI Iwan Budianto disebut Gusti Randa, tak ingin terjadi perpecahan lagi di antara para anggota PSSI.

Pilihan PSSI rupanya tidak gayung bersambut dengan FIFA. FIFA tetap meminta PSSI menggelar Kongres Pemilihan pada Januari 2020 sesuai agenda Kongres Tahunan.

FIFA tampaknya menilai situasi yang dialami PSSI saat ini bukan kondisi 'luar biasa'. Salah satu indikatornya adalah organisasi masih berjalan dengan baik.

Kepemimpinan Iwan Budianto sebagai pengganti Joko Driyono juga agaknya dinilai FIFA berjalan kondusif.

Alasan lain adalah percepatan Kongres PSSI menjadi November justru akan menabrak sejumlah agenda yang telah berjalan.

Salah satunya adalah Liga 1 2019 yang baru berakhir pada Desember. Belum lagi alasan lain yang bersifat organisasi seperti laporan audit keuangan yang rutin dilakukan pada akhir tahun, dalam hal ini Desember.

Pertanyaan yang kemudian mencuat, siapa mendapatkan apa jika Kongres dimajukan atau sesuai agenda Kongres Tahunan?

Exco melalui keterangan Gusti Randa dan Refrizal sendiri menegaskan PSSI tak memiliki kepentingan.

"Kongres dimajukan atau tidak, PSSI tidak punya kepentingan apa-apa. Tak ada pengaruhnya buat PSSI Kongres maju atau tidak," kata Gusti dalam obrolan singkat dengan CNNIndonesia.com.

Di sisi lain, sejumlah voter yang tergabung dalam barusan Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) sempat mempertanyakan soal alasan FIFA meminta Kongres tetap Januari 2020. Mereka menganggap PSSI tidak memasukkan alasan keputusan percepatan Kongres pada 2019.

Sejumlah tudingan kemudian diarahkan kepada Exco PSSI. Beberapa pihak mencurigai pengurus saat ini tak mau kehilangan 'pembagian kue' komersial di kompetisi Liga 1 yang berakhir pada Desember. Meski sebenarnya tuduhan itu tak beralasan karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) biasanya digelar pada Februari.

Voter dari sejumlah klub maupun Asosiasi Provinsi PSSI di gerbong KPSN sepertinya jadi salah satu yang getol agar Kongres dipercepat.

Kegetolan para voter tersebut justru yang mencuatkan pertanyaan. Apa kepentingan mereka segitu ngotot agar Kongres dipercepat?

Ada kemungkinan bahwa sejumlah voter yang sudah konsolidasi kekuatan untuk mengusung nama calon Ketua PSSI tak ingin kehilangan momentum.

Mereka juga tampaknya mencoba mempersempit manuver-manuver dari Status Quo yang dicurigai masih ingin kembali menanamkan orang-orangnya di PSSI.

Meski begitu, alasan anggota PSSI lainnya yang meminta Kongres dipercepat juga patut dipertimbangkan. Salah satunya suara dari klub CEO Liga 3 Persijap Jepara, Esti Puji Lestari, yang menganggap PSSI sudah krisis kepercayaan sehingga Kongres harus disegerakan.

Dari sisi tata kelola, ia menilai PSSI sudah tidak bisa melakukannya dengan baik. Di antara indikasi yang dia contohkan adalah respons lambat PSSI dalam membalas surat, jadwal yang kerap kompetisi yang berganti-ganti, termasuk ketidakjelasan gelaran kompetisi Liga 3 yang kini diikuti Persijap.

Yang jelas situasinya bagi Exco PSSI seperti dalam film komedi Warkop DKI: Maju Kena, Mundur Kena! (har)